getting date ...
Online Users

PLN Rampas Tanah Rakyat Tanpa Ganti Rugi

Dibaca : 366 x
edison

Headline

Senin, 12 November 2012 08:39 WIB

ist.

beritabatavia.com - Upaya hukum yang ditempuh PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN)  (Persero) hingga ke tingkat Peninjauan Kembali (PK) kandas. Namun tetap ‘ogah’ membayar ganti rugi sebesar Rp54 miliar atas lahan yang sudah digunakan sejak puluhan tahun silam.


Cerita miring tentang perusahaan setrum negara tak ubahnya seperti serial bersambung. Aliran listrik yang byar..pet, sudah melekat pada memori publik. Disusul kisah nyata Dirut PLN yang digelandang KPK, lantaran tersangkut kasus korupsi. Lalu, episode paling gres dan menggegerkan soal temuan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) priode 2009-2011 terkait dugaan inefisiensi PLN yang diduga merugikan negara hingga mencapai Rp37,6 triliun.

Kali ini, perusahaan plat merah itu juga menggasak tanah rakyat tanpa mau memberikan ganti rugi, padahal tanah milik warga itu sudah ‘digarap’ selama puluhan tahun.

Drama perampasan tanah rakyat ini dialami  oleh ahli waris Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas pemilik sah atas lahan seluas 4,92 tek-tek atau sekitar 15.000 M2 di Kecamatan Airmadidi, Kabupaten  Minahasa. Pada  masa pendudukan Jepang lahan tersebut sempat dikuasai oleh  tentara Kempetai tersebut. Setelah  Jepang tunduk pada Sekutu lalu  meninggalkan Indonesia, lahan itu dibiarkan seperti tak bertuan.

Kondisi itulah yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk membangun fasilitas PLN. Diatas tanah tersebut kini telah berdiri instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsolama yang merupakan fasilitas milik PT. PLN Persero Wilayah VII sektor Minahasa. Lahan itu digunakan untuk membangun pipa saluran penggerak turbin.  Konon untuk memanfaatkan lahan bekas perkebunan tersebut PT. PLN belum pernah memberikan ganti rugi kepada para pemilik lahan yang sah.

Merasa  haknya dirampas  tanpa melalui proses ganti rugi Ahli Waris Hendrik Nelwan dan Bertha Lumingas yang dimotori Palmemanan Nelwan dan Lentji Nelwan mengguggat secara perdata pihak PLN. Gugatan itu dialamatkan kepada PT. PLN Persero Pusat di Jakarta Cq. Kepala PLN Persero Wilayah VII Sulut Teng di Manado. Serta Kepala Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tonsoalama. Para ahli waris itu didampingi oleh Kuasa Hukumnya, Bertje P Nelwan SH. Maka ‘pergumulan’ panjang pun terjadi. Tetapi nampaknya ‘dewi fortuna’ kali ini berpihak kepada keluarga ahli waris.    

Singkat cerita, berdasarkan bukti-bukti serta fakta-fakta selama persidangan plus keterangan sejumlah saksi, majelis hakim yang diketuai oleh  Abbas Ali SH itu menyimpulkan bahwa dalam perkara perdata No. 348/PDT.G/2001/PN MDO itu  PT. PLN (Persero) terbukti telah bertindak melawan hukum dengan menguasai dan memanfaatkan lahan milik para penggugat tanpa memberikan ganti rugi. Atas perbuatan melawan hukum itu, hakim menghukum PT.PLN (Persero) dan memerintahkan membayar ganti rugi kepada ahli waris  senilai sekitar Rp 54,7 miliar. Nilai gugatan itu merupakan akumulasi antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) lahan yang disengketakan senilai  Rp 1,37 miliar  serta nilai keuntungan yang hilang (lost oportunity) selama 58 tahun sebesar Rp 52, 7 miliar  dan nilai produksi tanaman sebesar Rp. 580 juta . 

Gugatan yang dimenangkan oleh ahli waris  pada tingkat Pengadilan Negeri, hanya babak awal dari ‘pertempuran’ dengan pihak PLN. Pasalnya, PLN mengajukan banding dengan harapan Pengadilan Tinggi (PT) Manado membatalkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Manado. Sayangnya, harapan itu pupus, hakim banding PT Manado melalui putusan Nomor : 196/PDT/2002/PT MDO, justru  menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manado.

Kekalahan ditingkat banding, tidak membuat PT.PLN menyerah. Justru semakin agresif untuk upaya hukum di tingkat Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, lagi-lagi  upaya PT PLN kandas. Putusan majelis hakim kasasi MA  nomor 2291.K/Pdt/2003 tertanggal  15 April 2004 menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Manado.

Perusahaan berlambang petir itu belum juga mengaku kalah, meskipun Hakim Kasasi di MA telah menguatkan putusan pengadilan sebelumnya. PT.PLN kembali memanfaatkan upaya hukum terakhir dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK)ke Mahkamah Agung.

Kali ini, upaya hukum yang ditempuh PT PLN (Persero) harus berhenti, karena majelis Hakim  PK yang diketuai oleh Dr H Parman Soeparman, SH. MH, menolak permohonan Peninjauan Kembali PT.PLN (Persero). Bahkan,  melalui putusan  PK nomor  91 PK/Pdt/2007,  tertanggal 19 Juli 2007 majelis hakim PK menghukum PT.PLN (Persero) untuk membayar  biaya peninjauan  kembali sebesar Rp 2.500.000.

Alih-alih mau segera membayar ganti rugi kepada ahli waris, hingga saat ini PT. PLN Pusat  justru terkesan tutup mata. Bahkan konfirmasi tertulis yang dilontarkan  Majalah NOVUM hingga berita ini dibuat tak juga dijawab oleh Pihak PLN. Anehnya, salah seorang staf Humas PLN bernama Agus Tri Mukti, mengaku pihaknya tidak mengetahui kasus tersebut. Sehingga, Agus berdalih bahwa Pihak PLN belum bisa memberikan  jawaban karena mereka harus lebih dulu melakukan koordinasi dengan unit terkait.

Padahal dengan mengulur-ulur waktu  sebenarnya beban PLN akan semakin bertambah. Karena dalam putusannya majelis hakim juga menyatakan apabila ada keterlambatan dalam melaksanakan hasil keputusan tersebut tergugat harus membayar dwangson (uang paksa).

Berdasarkan keterangan Kuasa Hukum pihak Penggugat, Bertje P Nelwan, Menteri BUMN Dahlan Iskan yang notabene mantan Dirut PLN pernah menyatakan bahwa PLN harus tunduk dan patuh pada putusan hukum yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkrach).

Maka sudah seharusnya PLN segera memenuhi kewajibannya untuk memberikan uang ganti rugi. “Saya kira tidak ada alasan lagi bagi PLN untuk menunda-menunda pembayaran ganti rugi itu. Karena secara yuridis sudah jelas bahwa klien kami telah memenangkan gugatan itu hingga putusan inkrach, jadi ini kembali masalah moral obligation dari para petinggi PLN saja” kata Bertje P Nelwan.

Senada dengan Bertje, keluarga ahli waris  sangat berharap pihak PLN segera menunjukkan itikat baiknya untuk mengembalikan hak mereka dengan memberikan ganti rugi.”Ada apalagi sehingga mereka tidak segera mengembalikan hak kami, apa memang para petinggi PLN di Jakarta tidak memiliki hati nurani, setelah 58 tahun merampas hak kami kemudian terbukti di pengadilan bila mereka telah melanggar hukum sehingga hakim menghukum mereka untuk membayar ganti rugi, tetapi itupun tidak segera mereka laksanakan. Apabila PLN tidak segera memenuhi kewajibannya, jangan salahkan kami bila terjadi apa-apa dilokasi” tandas Palemanan Nelwan yang merupakan salah satu ahli waris. 0 son 

Komentar

Nama Anda :
Email Anda :
Komentar Anda :
   

KANAL HALO GUBERNUR

Terminal Manggarai Terintegrasi Transj Dan Stasiun

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, terminal bus Manggarai, Jakarta Selatan yang dibangun dengan gaya arsitektur kolonial itu nantinya akan terintegrasi dengan halte Transjakarta dan Stasiun Kereta Api Manggarai melalui akses jembatan penyeberangan.

'Di terminal ...

Kanal Nasional

Ormas Islam Akan Beri Masukan Pada Parpol Islam

Ketua Umum PP Muhamadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsudin mengatakan organisasi masyarakat Islam agar bisa mengajukan masukan yang bermanfaat bagi partai politik Islam. Karena dalam Pileg 2014, terlihat parpol Islam mulai ditinggalkan pendukungnya.

'Parpol Islam ...

Kanal Nasional

Ormas Islam Akan Beri Masukan Pada Parpol Islam

Ketua Umum PP Muhamadiyah, Prof. Dr. M. Din Syamsudin mengatakan organisasi masyarakat Islam agar bisa mengajukan masukan yang bermanfaat bagi partai politik Islam. Karena dalam Pileg 2014, terlihat parpol Islam mulai ditinggalkan pendukungnya.

'Parpol Islam ...