getting date ...
Online Users

Merebak Jenderal Karbitan di Tubuh Polri

Dibaca : 506 x
endi

Halo Polisi

Senin, 25 Februari 2013 10:02 WIB

ist.

beritabatavia.com - Jenjang karir kepangkatan dalam jabatan anggota Polri, yang direkomendasikan pimpinan Polri, semakin tidak jelas. Sebab, tidak sedikit di antara perwira menengah (Pamen), utamanya mantan ajudan Presiden dan Wakil Presiden, yang tidak mengikuti pendidikan tertinggi di Polri, justru mendapatkan promosi.

Jenderal karbitan ini mendapatkan promosi karena faktor kedekatan. Anehnya, Presiden terkesan mendukung upaya pengkarbitan itu. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap Polri semakin menurun. Ini tidak terlepas dari proses restrukturisasi internal Polri yang diduga mempunyai campur tangan Presiden.

"Indikasi ini membuat pimpinan Polri menabrak segala mekanisme pengangkatan, dengan mengenyampingkan jenjang karir maupun pendidikan. Lebih baik Sespati dibubarkan, dan diganti menjadi Sekolah Ajudan Presiden," ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (25/2).

Gandi mengatakan, kehancuran institusi ini mulai terjadi sejak masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden. Saat menjabat sebagai Kapolri, BHD lebih mengutamakan mantan ajudan mendapatkan promosi bintang satu.

Ini juga dia lakukan terhadap  orang orang terdekatnya. Mereka yang mendapatkan promosi itu sama sekali  tidak mengikuti seleksi pendidikan terakhir di Sekolah Perwira Tinggi (Sespati).

"Dari Brigjen mudah mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Irjen Polisi. Padahal, banyak Pamen Polri yang sudah sampai 10 tahun menyelesaikan pendidikan Sespati, justru karirnya mentok dengan pangkat Kombes.

Kepemimpinan BHD justru tidak jauh berbeda dengan masa kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Timur Pradopo. Pengangkatan diduga atas keinginan sendiri sebagai pemimpin tertinggi," katanya.

Menurutnya, ketergerusan citra Polri di tengah masyarakat, semua itu tidak terlepas dari tanggungjawab Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Presiden seakan membiarkan keterpurukan institusi Polri tersebut. Sadar atau tidak, Kepala Negara ini pun turut menyumbang kehancuran institusi segaram cokelat itu. Sebab, tidak ada tindakan yang nyata untuk mengembalikan citra tersebut.

"Kasus simulator yang menyeret Jenderal Polisi merupakan bagian dari bukti keterpurukan Polri ini. Kekecewaan masyarakat yang sempat mengemuka, SBY justru turun tangan setelah kasus itu menimbulkan gejolak di tengah kalangan aktivis dan masyarakat. Saat itu, oknum anggota Polri sempat melakukan pengepungan di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sayangnya, tidak ada sanksi tegas dari Presiden atas pimpinan Polri," ungkapnya.

Gaya kepemimpinan BHD dengan Timur Pradopo, justru berbanding dengan masa kepemimpinan Jenderal (Purn) Polisi Sutanto. Saat Sutanto menjabat Kapolri, kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat tinggi.

Sutanto mempunyai misi yang jelas dan tidak mengandalkan kedekatan mempromosikan Pamen. Namun, kepemimpinan Sutanto masih jauh di bawah rata - rata jika dibandingkan dengan kepemimpinan Jenderal Polisi Hoegeng dan Bimantoro.

Gandi mengutarakan, promosi dalam bentuk telegram rahasia (TR) Kapolri, ditengarai selalu diberikan kepada orang - orang dekat maupun titipan penguasa dan eksternal Polri.

Kondisi ini yang membuat ketimpangan, sebab masih banyak Pamen yang dianggap profesional dan mempunyai prinsip kuat membangun citra Polri, justru tindak mendapatkan kesempatan untuk dipromosikan. Diskriminasi pimpinan Polri ini dipastikan menimbulkan kecemburuan sosial di tingkat bawahan.

"Ada jenderal yang status hukumnya belum jelas dan mengambang, utamanya dalam kasus dugaan rekening gendut Polri, justru disetujui Presiden SBY untuk menduduki jabatan strategis sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polri. Kesan yang muncul, Presiden sedang membangun kekuasaan. Seharusnya, ada kejelasan soal hukum terlebih dahulu, apakah yang bersangkutan terbukti atau tidak, baru dapat dipromosikan. Kasus ini sudah menjadi konsumsi publik, yang tidak bisa dikesampingkan dengan begitu saja," sebutnya.

Menurutnya, jenjang pendidikan tertinggi Polri itu di Sespati. Bila gagal dalam proses seleksi itu, alternatif kedua namun harus mendapatkan batasan tertentu, bisa mengikuti pendidikan lewat seleksi di Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas).
"Berbeda dengan program Kapolri, selesai mengikuti Sespati kemudian mengikuti Lemhanas, sehingga kemudian mendapatkan pangkat dan jabatan Brigjen," paparnya seperti dilansir laman SP.com. o tot









Komentar

Nama Anda :
Email Anda :
Komentar Anda :
   

KANAL HALO POLISI

HMI: Polisi Jangan Jadi "Herder" Penguasa

Kepolisian dituding tidak mencontohkan mereka sebagai pengayom dan pelindung masyarakat, bahkan tindakan dan perilaku oknum aparat cenderung tidak manusiawi. Hal tersebut terungkap dalam sebuah diskusi publik saat pelantikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) komisariat Fakultas Ilmu ...

Kanal Nasional

Tak Dapat Pesangon, Pekerja Seks Tolak Pindah


Penutupan tujuh lokalisasi di Kabupaten Malang tidak berjalan mulus. Sejumlah penghuni lokalisasi Kalikudu Kecamatan Pujon menolak keluar dari lokalisasi lantaran uang pesangon yang dijanjikan belum juga turun.

"Katanya ada janji dapat uang, tapi ini kok gak ...

Kanal BUMD

Tarif Bus Transjakarta Tak Naik



Kebijakan pemerintah yang telah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dipastikan akan diikuti kenaikan tarif angkutan umum. Namun, tidak demikian halnya dengan tarif bus Transjakarta yang tidak akan mengalami kenaikan dalam waktu dekat ini.

"Kita kemungkinan ...