getting date ...
Online Users

Dibekuk, Terpidana Korupsi yang Buron 11 Tahun

Dibaca : 147 x
endi

Hukum

Jum'at, 27 September 2013 15:02 WIB

ist.

beritabatavia.com - Satgas Kejaksaan Agung (Kejagung) bersama tim Kejaksaan Negeri (Kejari) Ketapang berhasil mengamankan DPO Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, Syahrial Hamzah (63).

Syahrial, warga Jalan H Murni, Gang Jeruk, Nomor 73, Kelurahan Tengah, Kecamatan Delta Pawan, Ketapang itu ditangkap di penginapan Gayatri, Sipaduo, Pontianak.

"Syahrial Hamzah adalah terpidana dalam perkara tindak pidana korupsi pada Proyek Perhubungan dan Penanganan Jalan Daerah Teluk Batu Sungai Gantang tahun 1999-2000 dengan kerugian mencapai Rp 232 juta," kata Kapuspen Hukum Kejagung Setia Untung Arimuladi, Jumat (27/9).

Dia menjelaskan, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Ketapang Nomor 49/Pid.B/2002/PN.KTP, Syahrial Hamzah dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp 200 juta, subsidair 6 bulan serta membayar uang pengganti sebesar Rp 232.592.537,525.

"Terpidana berhasil diamankan di penginapan Gayatri, Sipaduo, Pontianak setelah melarikan diri dari tahun 2002 pada Jumat, 27 September 2013 sekitar pukul 10.04 WIB," pungkasnya. o mc


Komentar

Nama Anda :
Email Anda :
Komentar Anda :
   

KANAL HALO POLISI

Kasus JIS, 5 Terdakwa Ngaku Disiksa Polisi

Keluarga lima terdakwa kasus pelecehan seksual di Jakarta International School (JIS) sambangi Komnas HAM. Mereka didampingi tim kuasa hukum, kedatangannya guna mengadukan apa yang dialami pihak keluarga maupun terdakwa.

"Tujuan kami ada dua, yang pertama kami ...

Kanal Hukum

Vonis Berat Luthfi Jadi Pembelajaran Koruptor

Mahkamah Agung  (MA) berharap putusan kasasi yang memperberat dan mencabut hak politik mantan Anggota DPR dan mantan Presiden Partai Kesejahteraan Sejahtera (PKS) Lufti Hasan Ishaq menjadi pembelajaran koruptor untuk tidak memperpanjang upaya hukumnya.

"Kalaupun ada persepsi ...

Kanal Nasional

Lunasi Utang Biaya Kampanye, DPRD Banten Gadaikan SK

Setelah 50 persen anggota DPRD Banten yang baru saja dilantik menggadaikan Surat Keterangan (SK) untuk melunasi utang biaya kampanye. Kini sebagian anggota legislatif yang sudah tak lagi menjabat belum mengembalikan kendaraan dinasnya.

"Jabatan yang sudah tidak ...