getting date ...
Online Users

Hukuman Koruptor Tak Beri Efek Jera

Dibaca : 141 x
endi

Hukum

Sabtu, 05 Oktober 2013 09:20 WIB

ist.

beritabatavia.com - Hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku korupsi di Indonesia, ternyata belum memberi efek jera yang berantai. Belum juga menimbulkan rasa takut bagi orang-orang untuk korupsi. Bahkan korupsi semakian meluas dan merajalela.

Tertangkapnya Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menjadi bukti yang sangat gamblang bagi masyarakat, betapa hukuman bagi koruptor, penerima suap, tidak membuat takut para pejabat, penguasa, politisi, untuk melakukan perbuatan haram tersebut.

Kontroversi pun terjadi. Ada yang mengatakan hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku tidak setimpal dengan perbuatannya. Hukuman pelaku tidak pernah maksimal. Koruptor yang keluar dari penjara, masih bisa hidup kaya raya menikmati hasil korupsinya. Apalagi selama dalam masa tahanan, mereka bisa bebas keluar masuk penjara seenaknya. Bahkan mereka yang keluar dari penjara, setelah menjalani hukuman yang banyak diskonnya, disambut bagai pahlawan oleh keluarga dan kerabatnya.

Jangan-jangan undang-undang tentang pemberantasan korupsi memang harus diubah untuk memberi hukuman yang benar-benar sangat berat bagi pelaku korupsi. Tetapi ini juga kembali kepada para hakim yang mengadili perkara penerima uang-uang ilegal itu. Walau pun sangat berat batas maksimal hukuman, kalau para hakim selalu menjatuhkan vonisnya dengan hukuman minimal, tetap saja korupsi akan sulit diberantas.

Sistem hukum harus dibenahi. Tata kelola pemerintahan pun wajib dirombak total untuk tidak membuka ruang sedikit pun bagi seseorang memanfaatkan atau menyelewengkan kekuasaannya guna memperkaya diri dan orang lain dengan cara-cara koruptif.

Jika sistem hukum modern tidak mampu mencegah orang korupsi, mungkin ada baiknya pemerintah kembali membuka-buka catatan sejarah sistem hukum tradisional yang pernah hidup dan diterapkan masyarakat di nusantara ini. Siapa tahu cara-cara tradisional yang unik itu, dapat membuat takut orang korupsi.

Ada banyak cara menghukum yang pernah hidup di masyarakat, tergantung daerahnya. Di kalangan komunitas etnis Bugis, contohnya. Kalau pelaku pencuri ayam misalnya, jika sudah terbukti mencuri, tentu saja dengan bukti-bukti dan saksi-saksi, mereka menjalani hukumannya.

Para hakim terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat. Pada saat bulan purnama, pelaku pencurian akan menarik bendi atau gerobak keliling kampung. Mereka berteriak-teriak menyebut namanya, menyebut dirinya telah mencuri, menyebut ayam siapa yang dicuri, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Pelaku juga diwajibkan minta maaf kepada pemilik ayam, serta masyarakat komunitasnya.

Lain padang lain belalang. Lain daerah lain pula cara menghukum warganya yang berbuat "dosa". Di salah satu desa di Sulawesi Selatan, misalnya. Suatu ketika, pencurian sapi dan kuda sungguh marak. Begitu ganasnya pencuri, kuda atau sapi yang diikatkan di kolong rumah pun bisa dibawa pergi. Sangat nekat dan meresahkan masyarakat, terutama pemilik ternak.

Aparat desa kemudian menerapkan hukuman tradisional bagi yang mencuri. Pelaku - tentu saja kalau sudah terbukti - dibawa ke lapangan pada hari Jumat atau pada hari yang bersamaan hari pasar. Semua warga boleh datang menonton pelaku, dan melempari batu-batu kecil sambil melontarkan caci maki dan sumpah serapah kepada pelaku. Alhasil, pencurian melorot tajam, desa aman, dan masyarakat tenang.

Dari dua contoh di atas, pelaku biasanya tidak akan tinggal lagi di desa pasca-menjalani hukumannya karena malu. Bahkan, karena rasa malu pula, keluarga pelaku lebih dulu pergi meninggalkan desanya. Ditinggal keluarga, tentu sudah merupakan hukuman sosial yang sungguh terasa lebih berat, daripada dipenjara.

Mungkin ada benarnya, kata Anas Urbaningrum. “Kalau terbukti korupsi gantung Anas di Monas". Para koruptor mungkin perlu digantung di Monas, tidak harus sampai mati. Tetapi mereka digantung, digerek dengan alat sampai mencapai puncak Monas. Lalu dengan pengeras suara, dibacakan riwayat hidup dan keluarganya. Pasti seluruh media akan ramai-ramai memberitakan “sidang pengadilan” koruptor itu.

Keluarga koruptor, bisa jadi tidak ikut terlibat korupsi, tetapi toh ikut menikmati hasil korupsi, karena berpura-pura tidak tahu apa semua fasilitas hidup yang mereka nikmati adalah hasil korupsi.

Mungkin ada yang mengatakan cara-cara seperti itu tidak manusiawi, melanggar hak asasi manusia. Bukankah korupsi telah merampas hak-hak hidup orang banyak yang tetap miskin? o inc









Komentar

Nama Anda :
Email Anda :
Komentar Anda :
   

KANAL HALO GUBERNUR

18 November, Ahok Dilantik jadi Gubernur

etua Fraksi Hanura DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan pelantikan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menjadi gubernur DKI Jakarta akan dilaksanakan 18 November 2014. Walaupun tidak semua anggota Dewan mendukung pelantikan ini tetap akan dilakukan.

"Perlu menjadi ...

Kanal Ekbis

Dini Hari, Tiga Menteri Jokowi Blusukan ke Pasar Induk Jakarta


Menteri Perdagangan Rachmat Gobel melakukan kunjungan kerja ke Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Kunjungan ini dilakukan guna memastikan kelancaran sistem logistik, kestabilan harga komoditas pasar serta kondisi perekonomian para pedagang.

Tepat pukul 00.10 WIB dini ...

Kanal Batavia Kita

Dibuka Lowongan CPNS bagi 300 Penyandang Disabilitas

Pemerintah Kabinet Kerja membuka pendaftaran calon pegawai negeri sipil (CPNS) formasi khusus untuk kaum penyandang disabilitas sebanyak 300 lowongan untuk ditempatkan di kementerian dan lembaga. Pelaksanaan seleksi CPNS formasi khusus itu dikoordinasikan oleh kementerian sosial.

Persyaratan ...