getting date ...
Online Users

Indonesia Takut Australia Kembali Bocorkan Hasil Penyadapan

Dibaca : 174 x
Baron

Hukum

Kamis, 13 Februari 2014 12:33 WIB

beritabatavia.com - Pembebasan bersyarat Chapelle Corby, Ratu Marijuana asal Australia, dinilai oleh politisi Golkar, Bambang Soesatyo sebagai kepentingan besar yang sedang dipertaruhkan. Apakah kepentingan besar itu berkait dengan negara dan rakyat? Patut diragukan. Kalau demi kemaslahatan rakyat dan negara, Corby mestinya tidak diperlakukan istimewa dan spesial. Dia harus menjalani sanksi hukum maksimal agar tumbuh efek jera bagi setiap WNA yang ingin membangun jaringan atau sel-sel perdagangan narkotika di Indonesia.
 
Sanksi hukum maksimal bagi narapidana kasus narkotika sangat perlu, karena jumlah korban jiwa dan kerugian materil akibat peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan (Narkoba) terlarang di Indonesia sudah sampai pada tahap amat sangat menakutkan. Bahkan, birokrasi negara pun sudah tersusupi sindikat narkotika, karena sejumlah lembaga pemasyarakatan pun dijadikan basis produksi dan peredaran narkoba.
 
Menurut Badan Narkotika Nasional (BNN), sekitar 50 orang tewas setiap harinya di Indonesia karena mengonsumsi narkoba.  Riset BNN - Universitas Indonesia (UI) menemukan 3,8 juta orang atau 2,2 persen dari populasi penduduk tercatat sebagai penyalahguna narkoba. Negara harus alokasikan dana Rp 4,1 triliun untuk membiayai rehabilitasi para korban narkotika.
 
Data-data ini sudah membuat puluhan juta orang tua cemas setiap harinya, karena khawatir putera-puteri mereka terperangkap narkoba. Para ayah-ibu tahu betul bahwa anak-anak selalu berada dalam ancaman teror narkoba. Kecemasan para orang tua itulah memunculkan ungkapan ‘Indonesia darurat Narkoba’. Mengapa pemerintah tidak mau menghayati aspirasi para orang tua di negara ini? Mengapa juga pemerintah seperti enggan berada dalam satu barisan dengan rakyat dalam menyikapi kejahatan narkotika ?
 
Jelas bahwa posisi pemerintah patut dipertanyakan  dalam menyikapi kejahatan narkoba oleh anggota sindikat internasional. Sebab, sebelum membebaskan Corby, pemerintah juga telah memberi bebas bersyarat kepada narapidana narkotika Michael Loic Blanc asal Prancis dan Mohammad Hasnan dari Malaysia.

Indonesia (Petinggi Negara) Takut Australia Kembali Bocorkan Hasil Penyadapan
 
Kasus Corby tentu saja menarik dikaji, karena inisiatif pemerintah membebaskan wanita asal Australia ini dimunculkan tak lama setelah memanasnya hubungan kedua negara akibat skandal penyadapan oleh instrumen intelijen Australia.  Di tengah perang kata-kata di antara para diplomat kedua negara waktu itu, ABC dan Guardian terbitan Australia menerima bocoran hasil penyadapan dan mempublikasikannya.  Komunitas pers di Indonesia pun ramai-ramai mengutip pemberitaan ABC dan Guardian.
 
Belakangan, muncul pemahaman bahwa lakon yang dimainkan ABC dan Guardian itu sebagai gertak sambal atau tekanan kepada Jakarta dari Canberra. Itu sebabnya, para pemimpin di Jakarta (pemerintah Indonesia) sangat lamban merespons sikap tidak bersahabat yang dipertontonkan Australia. Bahkan muncul keyakinan bahwa belum semua hasil sadapan dibocorkan kepada pers oleh Australian Signals Directorate (ASD). Berapa banyak yang akan dibocorkan ASD atas perintah Canberra sangat bergantung pada keras-lembeknya reaksi Jakarta.
 
Maka, pembebasan bersyarat untuk Corby patut diterjemahkan sebagai sikap atau reaksi lembut nan bersahabat dari pemerintah Indonesia kepada  pemerintah Australia dalam menyikapi skandal  dan materi hasil sadapan. Dan, karena pemerintah Indonesia bersikap lembut, ASD pun berhenti membocorkan hasil sadapannya kepada pers Australia.
 
Lebih gamblangnya, pembebasan Corby adalah pesan dari Jakarta kepada ASD agar jangan lagi membocorkan hasil sadapan kepada komunitas pers mana pun. Artinya, di Jakarta ada yang takut dan gelisah. Kalau pembocoran ASD diteruskan dan melebar hingga ke isu tentang perilaku koruptif dari mereka yang disadap, sejumlah elit di Jakarta akan malu, dicemooh dan menjadi sasaran tuduhan.
 
Jadi, pembebasan Corby bisa jadi adalah harga yang harus dibayar guna mengeliminasi potensi ancaman ASD. Kalau pembocoran oleh ASD melebar hingga ke data-data korupsi sejumlah elit di Jakarta, banyak figur yang akan menjadi sasaran caci maki publik Indonesia.  Dan, sudah barang tentu KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) akan kelabakan menyikapi respons publik.
 
Maka, tidak relevan jika pembebasan Corby dijadikan gambaran tentang martabat bangsa. Bukan hanya ngawur, tapi model argumen ini keblinger. Barangkali, pembebasan bersyarat Corby itu lebih tepat dimaknai sebagai keputusan dari pemerintahan yang tidak bermartabat. O brn

Komentar

Nama Anda :
Email Anda :
Komentar Anda :
   

KANAL SENSASI BATAVIA

Lebaran, Harga Tiket Monas Tak Naik

Pengelola tugu Monumen Nasional memperkirakan pengunjung Monas akan melonjak hingga dua kali lipat pada libur Lebaran. Sebab, banyak warga yang datang dari luar kota Jakarta dan sebagian masyarakat Jakarta tidak mudik.

Nursamin, Staf Pelayanan dan Pameran ...

Kanal Halo Gubernur

Kesehatan, Pengaduan Paling Banyak Diterima Ahok

Warga DKI Jakarta yang memiliki berbagai keluhan terhadap pelayanan publik dapat mengadu langsung kepada Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Keluhan tersebut akan disampaikan melalui Layanan Pengaduan Masyarakat di Balaikota, Jakarta Pusat.

Hasilnya ...

Kanal Hukum

Terima Parcel Lebaran Didenda Rp1 miliar

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melarang pejabat negara dan pegawai negeri sipil (PNS) dan pejabat negara menerima gratifikasi Hari Raya apapun bentuknya, termasul parcel. Jika ketahuan, mereka akan terkena ancaman denda hingga Rp 1 miliar.

"KPK mengimbau ...