Krisis Pangan, Presiden SBY Lepas Tangan

Beritabatavia.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan ketahanan pangan semakin kritis di tengah perubahan iklim dan permasalahan dunia lainnya, serta meminta semua pihak memperkuat ketahanan pangan nasional. Pernyataan ini disampaikan Presiden pada Jakarta Food Security Summit di Jakarta Convention Center (JCC), Selasa (7/02).

“Pernyataan Presiden SBY itu sebagai upaya pemerintah untuk lepas tanggungjawab atas krisis pangan, yang melanda Indonesia dewasa ini. Termasuk dengan cara meletakkan krisis pangan sebagai fenomena global," kata Riza Damanik, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) di Jakarta, Jumat (10/2).

Padahal, lanjut dia, menurunnya produksi pangan pada dasarnya lebih disebabkan kegagalan pemerintah menjamin terlindunginya lahan pangan dan perikanan, termasuk kesejahteraan petani dan nelayan tradisional.

Di sektor perikanan, data FAO (2010) menyebutkan bahwa konsumsi ikan tahunan dunia per kapita mengalami kenaikan drastis selama 6 dekade terakhir.  Pemerintah Indonesia mendorong ekspor, serta merta menargetkan adanya kenaikan konsumsi ikan rata-rata nasional hingga 40 kg perkapita pertahun di 2014.

Juga angka impor ikan terus meningkat. Tahun 2012, masih akan meningkat tajam. Hal ini dibuktikan dengan rencana pemerintah mengimpor garam sebanyak 700.000 ton hingga Maret 2012, serta masih ditemukannya sayuran dan ikan impor konsumsi di pasar-pasar tradisional diawal tahun 2012.

"KIARA menyayangkan rencana pemerintah membuka impor garam tahun ini. Apalagi, rencana impor dilakukan di saat pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan dan Kementerian Kelautan belum memiliki data yang solid terkait berapa sesungguhnya ketersediaan dan kebutuhan garam nasional tahun ini," tambah Riza.

Sektor perikanan juga mendapati dampak buruk perubahan iklim. Data Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan menyebutkan, ada peningkatan 2 kali lipat jumlah nelayan yang hilang dan meninggal dunia di laut dari tahun 2010 (68 jiwa) ke tahun 2011 (149 jiwa), yakni bertambah 81 jiwa. Lebih dari itu, selama Januari-Februari 2012, sebanyak 500 ribu keluarga nelayan berhenti melaut akibat cuaca ekstrem.

"Benar bahwa perubahan iklim menjadi salah satu faktor penghambat ketersediaan pangan. Sebab, di sektor perikanan misalnya, 92 persen kebutuhan domestik untuk pangan perikanan bersumber dari tangkapan dan budidaya ikan nelayan tradisional," ucapnya.

Karenanya, dibutuhkan dukungan pemerintah untuk memperbesar kapasitas masyarakat nelayan beradaptasi terhadap perubahan iklim tersebut. "Sayangnya, sampai hari ini pemerintah absen melakukannya" tegas Riza.

Riza menambahkan masalah pangan  harus segera dikembalikan ke akarnya, di mana harus ada upaya perombakan kebijakan politik pangan yang selama ini berbasis pada korporasi dan pasar, kepada perlindungan kebutuhan domestik dan kesejahteraan petani dan nelayan. o end