Komisaris PTKA Diminta Turun Tangan

Beritabatavia.com - Akibat pembebasan lahan untuk membangun jalur kereta api (KA) empat jalur atau double-double track (DDT) rute Manggarai-Cikarang  yang sudah berjalan lima tahun itu, maka Dijen Perekeretaaian Kementrian Perhubungan meminta kepada Dewan Komusaris PT Kereta Api (PTKA) untuk turun tangan dan membebaskan lahan di kawasan Manggarai, Cipinang, dan Jatinegara.

Dirjen Perkeretaaian Tundjung Inderawan mengemukakakn bahwa sebenarnya masalah pembebasan lahan merupakan masalah internal PT KA karena berhubungan dengan mantan karyawan BUMN itu yang sebagian tak mau meninggalkan rumah yang dibangun di kawasan DDT tersebut.

“Kami sudah menyurati Dewan Komisaris PTKA 10 hari yang lalu untuk menyelesaikan dan harusnya Komisaris biasa menggunakan powernya untuk penyelesaiannya,” ujar Tundjung di Jakarta, Selasa(6/4).
Menurut Tundjung, pangkal masalahnya adalah mantan karyawan yang meminta penggantian secara penuh atas rumah-rumah yang mereka bangun sementara penggantian sifatnya kerohiman saja, di mana jumlahnya 10% dari nilai yang ada.
“Para mantan karyawan mintanya penggantian penuh, padahal surat-surat nya saja tidak ada. Kalau kami siap untuk masalah penggantian dananya,” imbuh Tundjung.

Proyek DDT tersebut dinilai sangat penting untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang. DDT membuat jalur KRL dan KA jarak jauh terpisah, sehingga jadwal keberangkatan tepat waktu.

"Kalau sekarang harus dikorbankan salah satu. Harus ada yang telat sehingga KA bisa masuk," ujar Tundjung.

Diharapkan, akhir tahun ini, DDT bisa direalisasikan, karena tendernya pun sudah dimulai awal tahun ini sehingga perjalanan KA tidak lagi terhambat dan bisa sesuai jadwal keberangkatan. O omy