Komjen Sutarman Dituding Akan Merperburuk Hubungan Polri-KPK

Beritabatavia.com - Meskipun menuai pro kontra proses pencalonan Komisaris Jenderal (Komjen)Sutarman sebagai  Kapolri menggantikan Jenderal Timur Pradopo, tak membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengajukan nama lain. Bahkan Komisi III DPR RI, sudah siap melakukan uji kelayakan sebagai syarat formil untuk menjadi orang nomor satu di Polri.

Sebelumnya beberapa pihak meminta Presiden SBY mempertimbangkan pengajuan Komjen Sutarman menjadi Kapolri dengan alasan dugaan keterlibatan Jenderal bintang tiga itu melakukan rekayasa kasus saat bertugas di Surabaya. Bahkan, Presiden SBY diminta untuk membentuk tim independen untuk mengusut kasus dugaan rekayasa yang melibatkan Lie Leman Sariowan terhadap Lily Yunita, wanita pengusaha yang menjadi korban saat berperkara di Poltabes Surabaya pada 2005 silam.

Kekhawatiran juga muncul dari ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta Pane, jika Sutarman menjadi Kapolri akan memperburuk hubungan Polri dengan KPK. Bahkan bisa "melumpuhkan" KPK sebab SDM penyidik KPK berasal dari Polri. Terkait dengan kondisi itu, Neta mendesak agar partai politik yang mengaku reformis dan berkomitmen pada pemberantasan korupsi harus mempertimbangkan Sutarman menjadi Kapolri. Bila perlu menolak dan mengembalikan pencalonan Sutarman ke Presiden SBY, apalagi calon yang diberikan ke DPR hanya satu, sehingga Komisi 3 tidak punya alternatif pilihan.

Neta menjelaskan, hubungan Polri dengan KPK sempat memanas saat Kabareskrim Komjen Sutarman "pasang badan" dalam kasus korupsi Simulator SIM. Disusul penarikan sejumlah penyidik yang bertugas di KPK. Lalu berlanjut pada kriminalisasi terhadap penyidik KPK, Novel Baswedan dan saat itu para pimpinan KPK ramai-ramai  "pasang badan" untuk Novel. Konflik ini mereda setelah Presiden SBY turun tangan.

Jadi, kata Neta, terasa aneh jika SBY mengajukan Sutarman sebagai calon Kapolri. Bukan mustahil ada misi untuk melumpuhkan KPK di balik semua ini, mengingat sumber SDM penyidik KPK berasal dari Polri. IPW mengkhawatirkan misi di balik semua ini adalah untuk mengkebiri kelanjutan penanganan kasus Korupsi Century dan kasus Korupsi E-KTP. Artinya, nuansa politik di balik penggantian Timur Pradopo ini sangat kental. Untuk itu partai politik yang mengaku reformis dan komit dalam pemberantasan korupsi harus mencermatinya dan menolak pencalonan Sutarman. O son