Wanita Ikut Monitor Program Sosial Pemerintah

Beritabatavia.com - Perananan wanita dalam memonitor program sosial pemerintah pusat di daerahnya mulai diperlukan. Karena wanita juga aktif dalam berbagai kegiatan, contohnya kegiatan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), demikian menurut Missy, dari Lembaga Kapal Perempuan.

'Sekarang, angka ibu meninggal seusai melahirkan masih tinggi, belum lagi masalah ekonomi, masalah tenaga kerja wanita, pernikahan dini, dan lain sebagainya,' ujarnya di RW 03 Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu (13/11).

Belum lagi program sosial yang diluncurkan pemerintah, misalnya Balsem (Bantuan Langsung Sementara), Jamkesmas, Raskin, dan kredit UKM belum juga maksimal.

Karena itu peranan wanita diperlukan dalam mendampingi lelaki untuk memonitor program pemerintah di daerahnya sangat diperlukan. 'Kalau bisa dibuat laporannya dan bukti, agar bisa ditindak lanjuti pemerintah pusat,' jelas Missy.

Sementara Ari Perdana, koordinator monitoring dan evaluasi Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan (TNP2K) mengatakan, pihaknya memang menerima banyak pengaduan dari lapangan tentang masalah bantuan sosial pemerintah.

'Data yang kami punya hanya mengandalkan data BPS, namun kami memang belum sampai ke tingkat bawah,' jelasnya.

Menurut Ari, hal itu disebabkan karena program ini, terutama Balsem harus menunggu persetujuan DPR. 'Sehingga ketika disetujui, waktu yang tersisa untuk digunakan menyalurkan Balsem hanya sepekan. Tentu hasilnya tidak sempurna,' kilah dia.

Selain itu ada perbedaan program dari pemerintah. Pada 2008, kriteria penerimanya 40 persen dibawah garis kemiskinan, sekarang 25 persen. Untuk penyaluran kredit mikro, lebih ketat lagi, yaitu 5 persen, artinya mereka yang sangat miskin, punya anak sekolah dan balita.

Namun Ari berjanji, pada 2014 nanti, pemerintah akan melibatkan RT dan RW yang dianggap paling mengetahui siapa yang berhak menerima bantuan sosial pemerintah.

Sementara itu, Lurah Bidara Cina, Nasrudin, didampingi Camat Jatinegara, Sofyan, dan perwakilan walikota Jaktim, Muhadi, mengaku mendukung adanya sosialisasi pemberdayaan wanita di wilayahnya ini.

'Kami harapkan kerjasama antara Kapal Perempuan, Australia Aid dan Pemkot Jakarta Timur ini bisa berhasil,' jelas Nasrudin. O brn