Tolak Sistem Parkir Meter, Izin Dicabut

Beritabatavia.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama (Ahok) mengatakan pihaknya tidak akan ambil pusing dengan penolakan pengelola parkir untuk menerapkan sistem parkir meter.

'Ya memang ada yang tidak mau perusahaan yang besar. Kita bilang, kalau macam-macam ya kita cabut,' ujar Ahok di Jakarta, Sabtu (22/3).

Ia pun meminta kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, selaku pengelola pajak parkir di ibu kota untuk bertindak tegas terhadap pengelola yang membandel. 'Pak Iwan (Kepala Dinas Pelayanan Pajak)  juga nggak tegas kan. Jadi ini kan persoalan pajak begitu. Kita mau ganti eselon III dan IV di situ karena mereka banyak yang nggak tegas. Harusnya jelas kalau kamu tidak mau online, kita cabut izin kamu,' tegasnya.

Kendati demikian, diakui Ahok, hambatan utama penerapan sistem ini adalah aksi premanisme. Sebab, selama ini daerah-daerah tertentu sering kali dibekingi oleh preman.

'Hambatan terbesarnya ada di premanisme. Karena bukan tukang parkir yang bekerja di bawahnya, tapi premanisme dibalik ini yang kerja yang dapat setoran. Nah itu yang mau kita potong. Setoran terhadap bos ini yang masalah. Dan bos-bos itu pasti ada oknum aparat atau apa, pasti begitu,' ungkap Ahok.

Ditambahkan dia, pihaknya meminta bantuan pihak kepolisian untuk memberantasi aksi premanisme tersebut. 'Polisi siap. Kalau aku sih tidak. Saya tidak ada pistolnya. Kalau Polda Metro siap. Kita kan tidak mungkin pelihara preman. Jadi saya tidak ada kewajiban pelihara preman,' ucapnya.

Parkir meter ini sendiri baru akan diterapkan di daerah-daerah utama saja. Kendati demikian, kata Basuki, pihaknya juga akan mencarikan solusi bagi mereka yang terkena dampak kebijakan ini. O brn