IPW Desak KPK Periksa Oknum DPR Terlibat Proyek Polri

Beritabatavia.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak segera memeriksa dan menjadikan tersangka oknum-oknum DPR yang terlibat dalam berbagai proyek pengadaan di Polri. Sebab, akibat ulah oknum DPR dan mafia proyek tersebut, proyek pengadaan di Polri selalu bermasalah, sementara anggaran yang dihabiskan cukup besar.

Informasi yang diperoleh Indonesia Police Watch (IPW) mengungkapkan pada 22 April 2014, saat melakukan penggeledaan kantor PT QS di gedung Menara Duta, Kuningan, Jakarta, KPK menemukan sejumlah dokumen proyek pengadaan di Polri.

"Semula KPK hendak mencari dokumen yang berkaitan dengan kasus korupsi proyek E-KTP di PT QS. Di luar dugaan petugas KPK menemukan dokumen proyek pengadaan IT di Mabes Polri. Dalam dokumen itu terdapat data aliran dana dari pemenang proyek, pengusaha S ke sejumlah anggota DPR, yakni AS, BS, HH, NS, dan lain-lain,” kata Neta S Pane, Ketua Presidium Ind Police Watch, di Jakarta, Senin (19/5).

Dijelaskan dalam persidangan kasus korupsi Simulator SIM terungkap sejumlah anggota DPR, yakni MN, BS, AS, HH, DJM, dll menerima empat dus yang berisi uang Rp 4 miliar. Namun hingga kini KPK belum menindak lanjutinya. Sebab itu IPW mendesak KPK bekerja cepat agar oknum-oknum DPR yang terlibat menerima aliran dana, baik dalam kasus Simulator SIM maupun proyek IT Polri tsb segera diperiksa dan ditahan.

"Tujuannya agar mereka tidak menghilangkan barang bukti. Selama ini KPK tidak pernah menyentuh anggota DPR yang bermain-main dengan mafia proyek di Polri. Akibatnya oknum2 DPR itu bebas beraksi tanpa khawatir diperiksa KPK,” paparnya.

Pane mengatakan, PT QS lewat pengusaha S memenangkan Proyek Pengadaan Peralatan Sistem Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi (PID) Pusat Dan Kewilayahan tahun anggaran 2013 di Divhumas Polri senilai Rp 9,6 miliar. Pada tahun 2012, PT QS juga memenangkan proyek di Divhumas Polri untuk Pengadaan Jasa Lainnya, berupa peralatan dan penggembangan sistem PID sebesar Rp 14,8 miliar. “Dalam E-KTP, PT QS menangani soft ware proyek nasional E KTP tersebut,” tutup Pane. o ndy