Tiga Masalah Klasik Hantui Transjakarta

Beritabatavia.com - Meski bus Transjakarta beroperasi selama 11 tahun, sejak 15 Januari 2004, tiga masalah klasik masih terus menghantui transportasi massal andalan Ibu Kota tersebut. Ketiga masalah laten yang tak kunjung dapat diselesaikan adalah keterbatasan armada, keterbatasan stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG), dan jalur tidak steril.

Adalah Direktur Institut Studi Transportasi (Instran), Darmaningtyas, yang mengungkapkan persoalan laten tersebut. Menurut Darmaningtyas, ketiga masalah laten muncul sejak tahun keempat bus Transjakarta dioperasikan. Yaitu, tepatnya sejak tujuh (7) koridor Transjakarta beroperasi, di antaranya Koridor II hingga Koridor VII, dimana seluruh armadanya menggunakan bahan bakar gas (BBG).

“Ketiga persoalan laten ini berdampak pada masa tunggu yang lama. Kurun waktu 2004-2006, ketiga persoalan ini belum kelihatan, karena jumlah koridor dan bus masih terbatas. Tapi, setelah beroperasinya koridor IV-VII pada 27 Januari 2007, terjadi penambahan armada cukup banyak. Persoalan pun mulai muncul. Terutama, menyangkut masalah pasokan BBG dan sterilisasi lajur,” kata Darmaningtyas dalam acara Refleksi 11 Tahun Transjakarta Busway di kantor Instran, Jakarta Pusat, Kamis (15/1).

Koridor yang betul-betul steril dari lintasan kendaraan bermotor nonbusway hanya Koridor I (Blok M-Kota) saja, selebihnya tidak steril. Waktu itu, Gubernur DKI Sutiyoso melakukan langkah tegas untuk mensterilkan lajur busway, namun tingkat sterilisasi di Koridor II-VII hanya meningkat sekitar 30 persen.

Sayangnya, kondisi tersebut tidak dapat bisa ditingkatkan. Justru, di saat usia memasuki 11 tahun, kondisinya justru terbalik. Tidak satu pun koridor bus Transjakarta, termasuk koridor I pun, tidak steril. Tidak sterilnya koridor I mulai terjadi pada akhir pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo (Foke).

Pergantian kepemimpinan baru di Jakarta, dari Foke-Prijanto ke pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama diharapkan dapat mempercepat perbaikan pelayanan bus TJ. Juga diharapkan bisa menyelesaikan tiga persoalan laten tersebut.

Titik terang ke arah yang membaik mulai terlihat pada 2013 ketika Pemprov DKI mengalokasikan anggaran yang cukup besar, hingga Rp 1 triliun, untuk membeli bus baru dari Tiongkok. Sayangnya, bus tersebut sampai sekarang belum dapat dioperasikan. Sebabnya, bus-bus tersebut berkarat, kasus yang membawa Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Udar Pristono ditetapkan menjadi tersangka.

“Demikian juga dengan masalah sterilisasi lajur Transjakarta. Pada awal pemerintahan Jakarta Baru, sempat muncul wacana dan program sterilisasi jalur Transjakarta dengan menerapkan denda tinggi. Denda motor Rp 500.000 dan mobil Rp 1 juta. Tapi, program itu terhenti pada minggu ketiga ketika terjadi pergantian Dirlantas. Sampai sekarang belum muncul gebrakan baru dari Ditlantas Polda Metro Jaya. Kami sangat berharap program tersebut dapat dilanjutkan Dirlantas Polda yang baru,” papar Darmaningtyas.

Selain itu, penambahan SPBG tak menunjukkan langkah yang maju. Sebenarnya, jumlah SPBG hampir bertambah dua unit, yaitu di Jalan Ragunan dan Lebak Bulus, tetapi batal diresmikan. Hingga saat ini, kedua SPBG baru tersebut belum beroperasi sama sekali.

Menurut Darmaningtyas, penambahan armada berbahan bakar gas tanpa diimbangi dengan penambahan SPBG, akan dapat menghambat operasional bus Transjakarta. Selain itu, kualitas BBG yang digunakan sering dikeluhkan operator karena kualitasnya rendah. BBG terlalu banyak kandungan air, oli dan lumpur, sehingga menyebabkan tabung mudah korosi dan menjadi beban tambahan bagi operator. Sebab, setiap dua minggu sekali harus membersihkan tabung agar tidak dipenuhi air dan oli.

“Padahal membersihkan tabung gas, tidak masuk dalam komponen pada saat menghitung rupiah per kilometer. Akibat kualitas BBG buruk, operator juga dirugikan secara finansial,” tuturnya.

Salah satu operator bus Trasnjakarta, PT Jakarta Mega Trans (JMT), mengakui tiga persoalan tersebut masih terus menghantui pengembangan pelayanan bus Transjakarta. Direktur PT JMT, Maringan Aruan mengatakan sterilisasi jalur bus Transjakarta jangan hanya sampai pada sterilisasi kendaraan bermotor nonbusway, melainkan juga sterilisasi jalan di jalur busway yang banyak bergelombang.

“Jalan bergelombang membuat kondisi bus tambah buruk. Akibat goyangan jalan bergelombang, kabel-kabel bisa bergeser, mesin rusak. Jadi, kondisi bus lama-lama rusak sebelum waktunya,” kata Aruan.

Begitu juga dengan SPBG yang terbatas, membuat operator bus di Koridor V dan VII ini harus bijaksana dalam mengoperasikan armadanya. Agar tidak terjadi penumpukan penumpang akibat bus harus mengisi BBG di tempat yang jauh.

Hal yang sama juga dialami oleh Perum Damri yang menjadi operator di Korido I dan XI. Damri meminta Pemprov DKI menambah jumlah SPBG. Karena saat ini, lokasi SPBG sangat jauh dicapai, sehingga mengganggu headway bus Transjakarta.

Jumlah SPBG dan lokasi yang sangat jauh diakui Direktur SDM dan Umum PT Transjakarta, Sri Kuncoro sudah tak memungkinkan lagi mempercepat pelayanan bus TJ. Sehingga penambahan SPBG akan disesuaikan dengan lokasi yang dapat dicapai dengan mudah dan dekat dengan operasionalisasi bus TJ.

Tahun ini, rencananya, Dinas Perindustrian dan Energi DKI akan menambah 15 SPBG di Jakarta. “Letak SPBG yang sekarang enggak bisa lagi memungkinkan pelayanan busway dilakukan dengan cepat. Letaknya jauh sekali. Ini harus dibenahi,” tegas Sri.

Saat ini, ada enam SPBG yang beroperasi untuk melayani 823 bus Transjakarta (535 single bus dan 288 bus articulated) yang melayani 12 koridor. Keenam SPBG itu adalah SPBG Pemuda, SPBG Daan Mogot Pesing, SPBG Pinang Ranti, SPBG Kampung Rambutan, SPBG Daan Mogot Jelambar, dan SPBG Perintis. o bso