Tidak Etis Jika Kritik Menilai soal Keimanan

Beritabatavia.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menghargai setiap kritik terhadap
kebijakan-kebijakan pemerintah, khususnya yang menyangkut pembebasan bersyarat, kepada sejumlah narapidana. Tetapi, sungguh tidak etis, jika kritik yang disampaikan seseorang soal penilaian keimanan.
"Setiap kebijakan diambil melalui proses yang panjang. Pembebasan bersyarat juga telah dilakukan sesuai aturan yang berlaku, melalui penilaian yang melibatkan unsur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, Andi Arief.

Setiap kritik yang datang, kata Andi, selalu menjadi masukan bagi pemerintah untuk memperbaiki kinerjanya. Kritik beberapa tokoh mengenai pembebasan bersyarat juga menjadi bahan bagi pemerintah untuk mengevaluasi ketentuan remisi. "Pekerjaan rumah pemerintah adalah menyempurnakan ketentuan legal mengenai pembebasan bersyarat di masa depan, apabila yang ada sekarang dianggap mengandung kelemahan," kata Andi.

Meskipun demikian, Andi Arief menyayangkan jika kebijakan yang diambil pemerintah mengenai pembebasan bersyarat dituding sebagai permasalahan individual presiden. Apalagi seorang poitikus menilai soal keimanan seseorang, sungguh tidak etis. Seperti kritik yang disampaikan mantan anggota Tim Sukses JK-Wiranto pada Pemilu 2009, Ali Mochtar Ngabalin, yang menilai bahwa Presiden SBY tidak beriman, sungguh itu sudah di luar konteks.

"Kritik Ngabalin di media massa telah keluar dari konteks. Tidak sepatutnya, seorang politisi menilai keimanan seseorang yang lain. Tidak sepatutnya pula, seorang muslim merasa paling beriman dibanding yang lain," ujar Andi. O son