Kasus HKBP Bekasi. SBY Jangan Hanya Retorika

Beritabatavia.com - Reaksi cepat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait kasus kekerasan yang menimpa jemaat HKBP Pondok Timur, Bekasi mendapat apresiasi dari SETARA Institute. Tetapi jangan hanya retorika, agar SBY jangan sampai tercatat dalam sejarah sebagai bapak anti pluralisme. Hal tersebut disampaikan Ketua SETARA Institute, Hendardi, Selasa (14/9).

Hendardi menyatakan, hendaknya reaksi cepat itu tidak hanya sebatas retorika, karena yang dibutuhkan saat ini adalah tindakan nyata bukan sekedar retorika. Seharusnya, Hendardi melanjutkan, Presiden tidak perlu lagi sibuk bersilat lidah untuk menangkis kritikan masyarakat terhadap kegagalan pemerintahnya dalam menjamin kebebasan warga negara untuk beragama.

Dia menjelaskan, ada beberapa hal yg perlu dikritisi dari pernyataan SBY. Pertama, SBY cenderung melokasir semata-mata pada persoalan HKBP Pondok Timur belaka. Mengabaikan kenyataan bahwa persoalan gangguan kebebasan beragama telah berlangsung setidaknya 5 tahun terakhir di sejumlah daerah di Indonesia. SETARA Institute mencatat setidaknya dalam kurun waktu 2004-2007 ada 104 kasus, 2008 ada 17 kasus, 2009 ada 18 kasus, dan kurun waktu Januari - Juli 2010 ada 28 kasus.

Kedua, pernyataan SBY tentang masalah pendirian gereja HKBP Pondok Timur kelihatan jelas hanya berdasarkan laporan sepihak dari aparat di bawah. SBY tidak memiliki laporan utuh tentang masalah sesungguhnya pendirian tempat ibadat HKBP Pondok Timur. Sebaiknya SBY mendengar langsung keterangan dari pengurus HKBP.

Ketiga, terkesan kuat maksud Presiden SBY melokalisir permasalah adalah kekuatirannya hal ini  akan merembet ke skala yang lebih luas dan hilangnya dukungan dari kelompok politik tertentu. Tapi justru disinilah diuji kenegarawannya apakah ia bersedia menyelesaikan akar persoalan sesungguhnya. Gejala intoleransi menguat yang akhir-akhir ini perlu ditangani secara serius. Inilah salah satu tugas Konstitusional Presiden. Karenanya bertindaklah, kalau tidak akan tercatat dalam sejarah sebagai bapak anti pluralisme. O son