JAKARTA, (30/10) – Kementerian Kelautan dan Perikanan membekali 3.500 peserta yang akan terlibat dalam survei ribuan calon lokasi pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih di tahun 2027. Para peserta berasal dari 37 provinsi Indonesia, yang wilayahnya berpotensi untuk dibangun program kerja prioritas nasional tersebut.
“Kami ingin memastikan pembangunan KNMP nantinya sesuai kebutuhan masyarakat nelayan, mendukung potensi usaha setempat, dan memiliki kesiapan pengelolaan agar manfaatnya berkelanjutan. Maka dari itu, penilaiannya terhadap calon lokasi harus dilakukan dengan benar,” ungkap Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam siaran resmi di Jakarta, Jumat (30/10).
Pemerintah mengimplementasikan program KNMP untuk memperkuat kegiatan ekonomi pesisir, mulai dari produksi, pengolahan, logistik, hingga pemasaran. Model pengembangannya disesuaikan dengan potensi dan karakter usaha masyarakat di setiap lokasi. Untuk tahun 2027, rencana pembangunan menyasar 1.000 titik di berbagai wilayah Indonesia.
Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan, pembekalan berlangsung secara daring pada 27–29 Oktober 2026 dengan melibatkan unsur perguruan tinggi negeri dan swasta, lembaga swadaya masyarakat lokal, politeknik kelautan dan perikanan, serta UPT pelabuhan perikanan lingkup Ditjen Perikan Tangkap (DJPT).
Para peserta dibekali metode pengumpulan dan verifikasi data, wawancara masyarakat, observasi lapangan, penggunaan perangkat survei digital, serta fasilitasi kesiapan calon lokasi. Setelah pembekalan, tim akan melaksanakan survei, penilaian, dan fasilitasi kesiapan hingga pertengahan Desember 2026.
Hasil pekerjaan inilah yang menjadi dasar rekomendasi dan perencanaan KNMP 2027, dengan mengutamakan ketepatan pembangunan serta manfaat ekonomi bagi keluarga nelayan. “Kata kunci yang harus kita pegang teguh saat survei atau penilaian calon lokasi KNMP adalah dengarkan masyarakat dan pahami kegiatan ekonominya,” ujar Latif.
Latif meminta tim survey benar-benar menggali kebutuhan nelayan kecil, awak kapal perikanan, perempuan yang bekerja dalam usaha perikanan, pengolah, dan pedagang. Sebab informasi tersebut menjadi dasar untuk menentukan fasilitas dan layanan yang akan disiapkan, termasuk untuk fasilitas penanganan hasil tangkapan, pengolahan, serta akses pemasaran.
“Manfaat baru terwujud apabila fasilitas digunakan, dipelihara, dan dikelola dengan baik. Dan itulah yang harus dicapai dari program ini,” tegas Latif.
Sementara itu, Tenaga Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Perlindungan Nelayan dan Awak Kapal Perikanan selaku Ketua Satgas Penyiapan dan Perencanaan Calon Lokasi KNMP Tahun 2027, Mohamad Abdi, menyampaikan calon lokasi KNMP ditetapkan berdasarkan referensi hasil analisis nasional yang ditelaah dan dimutakhirkan pemerintah daerah, serta usulan pemerintah daerah berdasarkan kondisi wilayahnya.
“Seluruh calon lokasi mengikuti pemeriksaan, survei, dan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat, potensi perikanan, kesiapan lokasi, serta akses pasar dan infrastruktur pendukung,” terangnya.
Lokasi prioritas selanjutnya mendapatkan fasilitasi untuk memenuhi kesiapan lahan, kelembagaan pengelola, rencana usaha, dan dukungan masyarakat serta pemerintah daerah sebelum memasuki perencanaan teknis. Melalui proses tersebut, Satgas menargetkan 1.000 lokasi KNMP tahun 2027 siap direkomendasikan untuk pembangunan. “Usulan maupun kehadiran tim survei belum merupakan penetapan lokasi pembangunan,” pungkas Abdi
(**)