HB Bantah Isu Pelanggaran HAM

Beritabatavia.com - JAKARTA. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Ksatpol PP) DKI Jakarta Nonaktif, Harianto Badjoeri, menegaskan tidak ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), saat bentrok fisik antara anggota Satpol PP dengan massa, di kawasan makam Mbah Priok, Koja, Jakarta Utara, Rabu (14/4) silam. Pelanggaran tersebut tidak mungkin dilakukan karena apa yang mereka kerjakan sudah sesuai prosedur dan didasari oleh undang-undang yang berlaku.
"Menurut saya tidak ada pelanggaran HAM, kenapa? Karena kami terlahir juga memiliki HAM," kata Harianto Badjoeri, Kepala Satpol PP DKI Jakarta, usai didaulat sebagai Ketua Pengurus Harian Forum Komunikasi Putra-putri Purnawirawan TNI dan Polri (FKPPI) DKI Jakarta periode 2010-2015 di salah satu hotel di bilangan Jakarta Pusat, kemarin.
Pria yang akrab disapa HB ini mengaku jika dirinya selalu siap membantu berbagai pihak. Seperti Palang Merah Indonesia (PMI) yang sedang melakukan investigasi kemanusiaan, Tim Pencari Fakta (TPF) dari DPRD DKI, dan juga Komnas HAM untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ia juga bersedia memberikan keterangan yang diminta, terkait bentrokan yang menewaskan tiga anak buahnya dan mencederai ratusan lainnya. Hal itu karena dirinya berusaha menjadi warga negara yang baik.
Harianto juga mengimbau agar masyarakat tetap tenang dan tidak termakan isu dan provokasi. Seperti isu terkait dana Rp 11 miliar yang digelontorkan PT Pelindo II kepada dirinya untuk memuluskan penertiban bangunan di area makam Mbah Priok. Ia menilai isu itu dihembuskan untuk memperkeruh suasana. "Saya tegaskan, saya tidak pernah menerima dana itu, saya juga tidak tahu kabar tersebut dari mana," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pencari Fakta DPRD DKI Jakarta, Lulung Lunggana mengatakan, sampai saat ini pihaknya terus mengumpulkan berbagai fakta terkait peristiwa yang terjadi di Koja beberapa waktu lalu. Salah satunya adalah, tidak ditemukannya korban hilang atau korban meninggal lain selain dari tiga anggota Satpol PP. "Dari pos pengaduan yang dibuka oleh TPF, tidak ditemukan laporan dari masyarakat yang menyebutkan ada keluarganya yang hilang," tuturnya.
Lulung yang menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini menegaskan, keberadaan Satpol PP sangat penting dan tidak bisa dibubarkan begitu saja. Kepada beberapa pihak yang memberikan desakan agar Satpol PP dibubarkan, dirinya selalu bilang, Satpol PP tidak bisa dibubarkan begitu saja. "Satpol PP dilindungi oleh undang-undang," tegasnya.
Sesuai rencana, Pemprov DKI pada Jumat (30/4) mendatang, akan melakukan rehabilitasi dan aksi bersih-bersih secara massal di kawasan makam Mbah Priok. Aksi ini akan melibatkan 1.000-an massa yang berasal dari unsur partai politik, warga setempat, ulama dan habib serta dewan masjid. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo tersebut, sekaligus untuk menjawab permintaan warga setempat soal perlunya pembersihan lingkungan. Sebab mereka masih trauma saat melihat kawasan makam Mbah Priok yang masih terdapat sisa-sia bekas kerusuhan pada Rabu (14/4) silam. O bj/son