Negara Maju Dituntut Konsisten Hadapi Global Warming

Beritabatavia.com - Indonesia berharap banyak pada konferensi  iklim dunia di Cancun, Meksiko dari 29 November sampai 10 Desember 2010 mendatang. Sejumlah LSM Indonesia dan dunia seperti Walhi, Institut Hijau Indonesia, Greenpeace, KIARA, KAU, IESR, dan Sawit Watch menilai bahwa global warming (pemanasan global) merupakan salah satu bukti kegagalan model pembangunan yang selama ini dipraktikkan dunia, terutama di negara maju. Sayangnya solusi yang ditawarkan dalam rangkaian perundingan iklim belum mampu mengatasi masalah perubahan iklim. Pengurangan emisi secara global, tujuan yang menjadi mandat United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) atau badan PBB khusus tentang perubahan iklim terlupakan, dan kian mengarah kepada praktek business as usual.
"Pasca Perundingan Copenhagen tidak ada perubahan maupun gebrakan yang signifikan yang ditunjukkan oleh pemimpin-pemimpin negara dalam mengatasi perubahan iklim. Bahkan terdapat kecenderungan untuk melemahkan perundingan dan pengelakan negara-negara Annex-1 (40 negara industri maju dunia diantaranya Amerika Serikat, Australia, Jepang dan Uni Eropa) untuk benar-benar memenuhi komitmennya menurunkan emisi nyata di negara mereka masing-masing," ujar Chalid Muhammad, Ketua Institut Hijau Indonesia pada wartawan di Jakarta, Jumat (26/11).
Menurut dia, Rangkaian pertemuan dengan pembahasan berbagai isu tematik diselenggarakan UNFCCC sejak Februari 2009. Namun berbagai perundingan, belum dapat mencapai kesepakatan tentang seberapa besar  penurunan emisi gas rumah kaca bagi negara maju setelah periode Kyoto Protokol. Komitmen negara maju dalam upaya memotong emisinya harus kembali dipertanyakan.
Tentang tugas Indonesia, lanjut Chalid, adalah dapat memainkan peran dalam mengarahkan arah negosiasi yaitu: tetap fokus pada penurunan emisi secara nyata (tingkat karbon dioksida (CO2) dunia dijaga tidak lebih dari 450 ppm) dan memastikan tidak ada kenaikan temperatur global diatas 2°C. "Tidak dipenuhinya komitmen tersebut akan berakhir katastropik, dan merugikan Indonesia yang merupakan negara kepulauan," ujar Chalid.
Menurut Abdul Halim, dari Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Rakyat Indonesia jika melihat kondisi di atas, tentu saja tidak bisa berdiam diri. Semakin hari dampak nyata dari perubahan iklim yang menimpa jutaan rakyat Indonesia tidak dapat diabaikan lagi. Petani, nelayan, perempuan dan  anak-anak adalah beberapa kelompok rentan yang akan paling menderita akibat dampak perubahan iklim yang tak dapat ditanggulangi. O brn