Selasa, 18 Januari 2011
Urus Aset, Pemprov DKI Tak Becus
Beritabatavia.com - Satu demi satu aset kekayaan milik Pemprov DKI yang bernilai total sekitar Rp185 triliun bisa amblas ke tangan pihak lain. Belum lagi aset yang dikemplang pengembang, karena tidak memenuhi kewajibannya menyerahkan fasilitas sosial (Fasos) dan fasilitas umum (Fasum) yang bernilai total hampir Rp 80 triliun.
Proses hilangnya aset kekayaan itu akan semakin cepat, jika Jakarta yang akan memasuki usia 484 tahun dan sudah memiliki Gubernur sejak 1945 hingga saat ini Fauzi Bowo, tidak becus mengelola aset tersebut. Ditambah lagi dugaan adanya oknum pejabat yang berperan sebagai makelar tanah.
Setelah lahan kantor lama Walikota Jakarta Barat sepenuhnya dikuasai Yayasan Sawerigading. Tercatat, sekitar 20 aset milik Pemprov DKI terancam hilang, atau saat ini sedang proses sengketa. Diantaranya, enam lahan gedung sekolah dasar, satu sekolah menengah pertama dan dua lahan gedung Puskesmas. Serta sebidang tanah kebun bibit cengkeh milik Dinas Pertanian dan Kehutanan seluas 101.000 meter persegi di wilayah Cengkareng. Kemudian 3,3 hektar lahan milik Dinas Kelautan dan Pertanian Pemprov DKI di Kedoya Selatan dan Meruya Selatan.
Bahkan pihak ahli waris yang mengaku sebagai pemilik lahan sudah memasang pagar kawat duri dan seng salah satu gedung sekolah dasar di wilayah Kembangan Utara.
Tidak hanya itu, dampak kebobrokan administrasi Pemprov DKI juga dialami Sekolah Kristen Ketapang II(SKK). Pihak sekolah swasta ini terpaksa kehilangan gedung yang sudah berdiri belasan tahun, karena pemberi hibah lahan tersebut kalah dalam perkara sengketa melawan pihak ahli waris.
Maraknya kasus sengketa tanah yang dialami Pemprov DKI maupun masyarakat. Seharusnya,juga menjadi tanggung jawab Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN)DKI Jakarta. Karena BPN merupakan instansi yang memberikan jaminan kepastian hukum hak atas tanah.
Sengketa Tanah Ancaman Serius
Kedepan jumlah kasus tanah akan terus meningkat, karena tanah merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data BPN DKI Jakarta pada tahun 2009 tercatat 120 perkara yang dilaporkan. Sebanyak 73 kasus diselesaikan lewat pengadilan negeri, sedangkan sisanya melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Sementara jumlah kasus yang tidak dilaporkan jauh lebih banyak dari jumlah yang tercatat di BPN. Apabila, pemerintah tidak serius menanganinya, maka kasus tanah sangat potensi memicu gangguan kamtibmas.
Potensi hilangnya sejumlah aset kekayaan Pemprov DKI masih sangat besar . Pasalnya, dari sembilan ribu aset berupa tanah,bangunan dan lain-lain, baru hanya sekitar 35 persen atau sekitar 3000 yang sudah bersertifikat. Belum lagi, kekayaan dari pengembang yang baru hanya menyetor fasos dan fasum sekitar 15 persen atau senilai Rp10,4 triliun. Padahal, jumlah total kewajiban yang harus diserahkan pengembang ke Pemprov DKI sekitar Rp 80 triliun.
Ketua Masyarakat Peduli Penegakan Hukum (MPPH) Edison Siahaan menilai peristiwa hilangnya aset pemerintah merupakan preseden buruk dalam hal kepemilikan tanah. Karena, dengan bukti kepemilikan yang keabsahannya paling tinggi, juga tidak ada kepastian hukum. “ Kalau milik pemerintah saja bisa diambil, apalagi milik masyarakat,†katanya.
Namun demikian, Edison tetap berharap Pemprov DKI lebih peduli terhadap aset-aset tersebut. Serta segera mengumpulkan bukti-bukti kepemilikan. “ Kalau bukti kuat, tidak mungkin kalah di pengadilan,†kata Edison. Dia juga mengakui, kekalahan Pemprov DKI merupakan indikasi masih adanya keterlibatan oknum pejabat yang berpraktik sebagai mafia tanah.
Sementara Ketua Panitya Akuntablitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Abdul Sudarsono mengaku sudah mendapat pengaduan dari Tim Penyelamat Aset Negara dan Daerah DKI terkait masalah lahan bekas kantor Walikota Jakarta Barat. tersebut. Menurut Sudarsono, lepasnya aset-aset Pemprov DKI patut dicermati. Sebab, setelah puluhan tahun dimiliki Pemprov, sejumlah aset tersebut justru jatuh ke tangan swasta. “Kami juga melihat ada kejanggalan. Setelah mempelajari pengaduan, kami akan menindaklanjutinya,â€katanya.
Selain itu, pihaknya juga menerima laporan terkait sengketa lahan di Meruya Selatan dan Taman BMW, Sunter Jakarta Utara. Menurut Sudarsono, akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengaudit aset-aset daerah yang diduga bermasalah, terutama terkait tanah dan bangunan.
Diakuinya, berdasarkan laporan sementara, BPK menemukan banyak aset milik pemerintah yang dikuasai swasta tanpa melalui prosedur yang transparan. “Kita ingin penggunaan aset untuk kalangan swasta dilakukan secara terbuka untuk menghindari konflik,â€ujarnya.
Sementara kalangan DPRD DKI menilai hilangnya aset fasos dan fasum disebabkan ketidak mampuan Pemprov DKI mengelolanya. Tidak tanggung-tanggung seperti dilansir kalangan DPRD DKI, kerugian yang terjadi akibat ‘keteledoran’ ini ditaksir mencapai Rp13,3 triliun.
Anggota komisi A DPRD DKI Taufik Hadiyawan mengatakan, jumlah fasos dan fasum kerap mengundang tanya dibenak beberapa kalangan dewan. Pasalnya nilai aset yang dimiliki tidak sebanding dengan banyaknya jumlah bangunan di seluruh wilayah Ibukota. Bahkan, setiap tahun cenderung menyusut, dengan alasan yang tidak jelas. Taufik tidak menampik adanya dugaan telah terjadi praktik kongkalikong antara oknum aparat dengan pengembang.
Menurutnya, masyarakat sangat dirugikan, karena tidak memperoleh sarana fasos dan fasum yang sudah menjadi haknya.
Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, Pemprov DKI saat ini terus berusaha menyertifikasi semua aset yang dibeli pada masa lalu. Termasuk lahan yang baru dibeli, untuk menghindari kleim pihak lain.
Fauzi Bowo mengatakan, pihaknya akan mempertahankan semua aset yang digugat oleh pihak lain. Bahkan orang nomor satu di Pemprov DKI ini mengizinkan Biro Hukum untuk menyewa pengacara profesional menghadapi gugatan hukum dari pihak yang mengaku pemilik atau ahli waris tanah milik Pemprov DKI.0 tim