Minggu, 23 Januari 2011

Kader Parpol Ikut Awasi Sekolah

Ist.
Beritabatavia.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta, Prijanto, meminta kader partai politik untuk ikut mengawasi sekolah, apakah RAPBS (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah) dipasang di papan pengumuman atau tidak.
“Waktu peluncuran buku pengentasan kemiskinan, saya sudah minta ke partai untuk membantu mengawasi sekolah. Mereka kan punya kader banyak di wilayah, coba mampir cek di sekolah, dipasang tidak RAPBS itu,” ujarnya, akhir pekan ini.

Prijanto juga mempersilakan aparat berwajib untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS), BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) dari block grand periode
2007-2009 yang menjadi temuan BPK. Dugaan penyimpangan yang menimpa lima sekolah masing-masing SMPN 28, SMPN 95, SMPN 67, SMPN 190 dan SDN Rawamangun 12 pagi itu ditengarai berindikasi merugikan daerah senilai Rp 5,7 miliar.
“Kalau memang ada dugaan penyimpangan, silakan diusut biar jelas siapa yang harus bertanggungjawab. Biar semua clear, tidak ada prasangka,” lanjutnya.

Prijanto menganalisa, dugaan penyimpangan hasil temuan BPK itu tidak bisa ditelisik sejak awal lantaran Inspektorat tidak memiliki kewenangan. Sebelumnya, laporan pertanggungjawaban dari penerima dana BOS langsung ke Dirjen Pendidikan Dasar Menengah (Dikdasmen). Sekarang dengan aturan baru, sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan Nasional nomor 900/5106/5J dan nomor 02/Xll/SEBl2010 tertanggal 28 Desember2010, dana BOS tidak lagi ditransfer langsung ke rekening sekolah, tapi ke kas daerah. Kemudian baru disalurkan ke masing-masing sudin di wilayah.

Dengan aturan itu, secara otomatis, daerah bertanggungjawab penuh terhadap pengelolaan, pengawasan dan pertanggungjawabannya. Sehingga, Inspektorat bisa aktif sejak awal untuk ikut melakukan pengawasan. Pada APBD DKI 2011, dana bos yang bersumber dari APBN tersebut telah ditransfer ke kas daerah sebesar Rp 552.7 miliar. O brn