DPRD: Putus Kontrak JIEXPO di PRJ!

Beritabatavia.com - JAKARTA - Lantaran tidak adanya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya oleh PT Jakarta International Expo (JIEXPO), DPRD DKI Jakarta merekomendasikan perlunya dilakukan pemutusan kontrak pengelolaan even Pekan Raya Jakarta (PRJ) dengan perusahaan tersebut.

Tidak adanya kontribusi PAD oleh PT JIEXPO dalam bentuk setoran deviden, diakui Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Lulung Lunggana. Menurut dia, PRJ bukan merupakan konsep tempat seperti 'Kemayoran' melainkan konsep brand berupa even milik rakyat Jakarta. “Seharusnya penyelenggaraan PRJ dilakukan dengan sistem lelang terbuka. Lantaran tak memberikan kontribusi PAD, maka pengelolaan PRJ oleh PT JIEXPO harus segera diputus,” jelasnya seperti dilansir situs pemerintah Jakarta, Selasa (4/5).

Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jakarta Pusat ini menambahkan, pemasukan even PRJ ke DKI hanya dari keuntungan pendapatan wajib pajak. Terkait itu pihaknya meminta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI agar melakukan lelang terbuka. Maklum, berdasarkan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), pelaksanaan PRJ dinilai monopoli. Untuk itu dalam kontrak ulang nanti, pihaknya berharap pemerintah Jakarta memberikan syarat-syarat khusus berupa pemasukan terhadap PAD. “Kalaupun dari hasil lelang terbuka tetap dimenangkan PT JIEXPO tidak masalah, asalkan sepakat ada pemasukan ke PAD,” tambahnya.

Pihaknya juga akan membicarakan dengan eksekutif untuk membahas rekomendasi DPRD tersebut dan Lulung berjanji segera membahas masalah ini karena waktunya tinggal beberapa bulan lagi. Selain itu, DPRD juga akan menelusuri kemungkinan terjadinya kongkalikong dalam pengelolaan PRJ. Jangan sampai ada oknum-oknum tertentu diuntungkan dalam masalah ini.

Hal senada diungkapkan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta S Andyka. Dia menilai kontrak PT JIEXPO memang harus diputus lantaran tidak memberikan kontribusi PAD. Pasalnya, keuntungan dari even PRJ sangat besar sehingga sudah sewajarnya ada pemasukan ke PAD DKI yang cukup signifikan. “PRJ itu keuntungannya gila-gilaan. Rakyat Jakarta mau ke even itu harus bayar mahal, belum lagi parkirnya. Tapi pemasukan ke PAD malah tidak ada,” ungkapnya.

Selama ini brand PRJ memang banyak diminati sehingga pihaknya tidak khawatir PRJ bakal kehilangan peminat jika lepas dari PT JIEXPO. Apalagi PRJ bukan untuk kepentingan orang per orang, tapi untuk kepentingan warga Jakarta seperti yang tertuang dalam dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12/1991 tentang Penyelenggaraan Pekan Raya Jakarta (PRJ).

DPRD DKI mengusulkan untuk merevisi Perda tersebut guna memperjelas pembagian keuntungan dari pelaksanaan PRJ antara PT JIExpo dan Pemprov DKI. Selama ini saham pemerintah Jakarta dalam pelaksanaan PRJ sebesar 13 persen, tapi bukan dalam bentuk uang. Pada saat pameran tahun lalu, sebenarnya ancaman serupa pernah dilontarkan. Namun, Direktur Utama PT JIEXPO Hartati Murdaya mengaku akan tetap menyelenggarakan pameran tahunan tanpa nama Pekan Raya Jakarta. Nantinya akan digelar pameran dengan nuansa nasional atau disebut sebagai Indonesian Expo. O jun