Rabu, 26 Januari 2011

Kadisdik Pemprov DKI Di Polisikan

Ist.
Beritabatavia.com - Akhirnya Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Taufik Yudhi dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Rabu (26/1). Sekitar lima orang pelapor dari aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) dan koalisi anti korupsi pendidikan (KKAP) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian (SPK) Polda Metro Jaya dengan mengunakan topeng bergambar wajah Taufik Yudhi. Mereka melaporkan dugaan adanya praktik korupsi dala pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) di 5 SMP Negeri. para pelapor juga melengkapi bukti-bukti berupa permintaan informasi publik pada 5 SMPN, putusan KIP terkait salinan dokumen dana BOS dan BOP di SMP Induk TKBM, daftar perkara yang diproses PTUN Jakarta, laporan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Jakarta yang memuat kerugian negara/daerah sebesar Rp 1,1 miliar dalam pengelolaan dana BOS dan BOP pada 5 SMPN tersebut.

Menurut pelapor, dugaan adanya penyelewengan bermula dari sikap para terlapor yang tidak terbuka bahkan berupaya menghambat akses informasi publik soal pengelolaan dana tersebut. "Taufik Yudhy dan 5 Kepala SMP Negeri telah menghambat akses informasi publik terkait pengelolaan dana BOS dan BOP," kata Juru Bicara KKAP Jumono.
Menurutnya, pasca putusan Komisi Informasi Pusat (KIP) tanggal 15 November 2010 lalu, Kadisdik dan 5 Kepala SMP Negeri tersebut belum memberikan salinan SPJ (Surat Pertanggung Jawaban) berikut kwitansi dana BOS dan BOP. Lima Kepala SMP Negeri yang dimaksud yakni Kepala SMPN 190 Jakarta, SMPN 95 Jakarta. SMPN 84 Jakarta, SMPN 67 Jakarta dan SMPN 28 Jakarta. Padahal sesuai dengan Pasal 52 UU KIP menyatakan 'Badan publik dengan sengaja tidak memberikan informasi publik yang disampaikan melalui permintaan dan mengakibatkan kerugian orang lain, dikenai hukuman paling lama satu tahun dan atau denda Rp 5 juta". "Mereka diduga melanggar pasal 52 UU No 14 tahun 2008 tentang KIP," ujarnya. o son