Selasa, 15 Februari 2011
ICW Desak Polisi Periksa Gubernur Fauzi
Beritabatavia.com - Peneliti senior ICW, Febri Hendri, mendesak polisi memeriksa Gurbernur DKI Jakarta , Fauzi Bowo. Pemeriksaan itu perlu dilakukan untuk mengusut dugaan menghambat informasi publik yang dilakukan Kepala Dinas Pendidikan DKI dan lima Kepala SMPN Jakarta.
"Tindakan Kadisdik sebagai pembangkangan pemerintah provinsi terhadap keputusan lembaga negara. Keputusan Komisi Informasi Pusat harus menjadi perharian Gubernur DKI sebagai atasan Kadisdik, yang berada dalam lingkup badan publik Pemprov DKI Jakarta." papar Febri di Jakarta, Selasa (15/2).
Kasus ini mencuat setelah Kadisdik DKI menolak menyerahkan salinan bukti Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) dan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Padahal, Komisi Informasi Pusat telah menetapkan dokumen tersebut sebagai bagian dari informasi publik. Konsekuensinya, masyarakat memiliki hak untuk mengaksesnya.
Febri menuturkan Kadisdik dan lima Kepala SMPN diduga melakukan pembangkangan terhadap Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 (UUKIP). Karenanya, ia melaporkan hal itu sebagai pelanggaran tindak pidana sesuai pasal 52 UUKIP. Kasus itu saat ini sedang ditangani Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya.
Bahan di dalam UUKIP Dinas Pendidikan tidak dikenal sebagai lembaga publik. Lembaga publik adalah pemprov DKI. Dokumen SPJ, sangat dibutuhkan untuk melakukan investigasi dugaan penyimpangan dana BOS, paparnya.
Karenanya, ICW berencana melaporkan masalah Gubernur DKI Jakarta dengan pejabat Dinas Pendidikan ini ke Mabes Polri meminta agar Polri memeriksa Gubernur DKI Jakarta. o end