SBY Tak Peduli, Ruyati Dipancung

Beritabatavia.com - Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu prihatin terkait hukuman pancung yang menimpa Ruyati, TKI yang bekerja di Arab Saudi. Masalah ini tidak bisa hanya dilakukan dengan  pernyataan duka cita yang mendalam oleh pemerintah SBY, dan kecaman pemerintah SBY kepada pemerintah Arab Saudi, juga sekedar memberikan santunan kepada keluarga Ruyati oleh pemerintah SBY.

"Mengingat, hukuman pancung Ruyati terjadi tanpa pemberitahuan lebih dahulu kepada keluarganya oleh  pemerintah SBY. Akibat kebodohan, ketidakpedulian dan keteledoran pemerintah SBY, merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia oleh pemerintah SBY terhadap Ruyati dan keluarganya," ungkap Arief Poyuono, Komite Pimpinan Pusat FSP BUMN Bersatu di Jakarta, Senin (20/6).

Diungkapkan, hak perlindungan bagi Ruyati harus diberikan oleh Pemerintah SBY, mengingat falsafah bernegara kita sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan UUD 1945 adalah jelas menegaskan kalau “negara wajib melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia”.

“Diktum ini jelas mewajibkan pemerintah untuk memberikan perlindungan maksimum kepada setiap warganegara dan penduduk apapun latar budaya dan agamanya dari setiap ancaman tindak kekerasan dari manapun datangnya, di dalam maupun luar neger,” katanya.

Apalagi, amandeman UUD 1945 memberikan penekanan yang begitu besar terhadap perlindungan hak asasi manusia. Sedangkan tugas untuk melindungi hak asasi, pertama-tama adalah tugas Pemerintah, ucapnya.

Tidak adanya perlindungan maksimum kepada Ruyati oleh Pemrintah SBY, karena sebelum Ruyati nekat membunuh majikannya, wanita asal Bekasi Jawa Barat ini mendapat perlakuan yang tidak manusiawi dari majikannya. Seperti, Ruyati pernah didorong dari lantai 2 dan terjatuh di tangga sehingga kakinya patah, gajinya tidak dibayar selama 9 bulan.

"Lucunya, pemerintah SBY tidak mengetahui hal ini. Malah dalam proses peradilan Ruyati pun tidak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah Indonesia serta informasi yang berkala kepada keluarganya di tanah air," ungkapnya serius.

Menurutnya, sudah puluhan TKI Indonesia yang dibunuh selama pemerintah an SBY di Arab Saudi, yang semua pelakunya adalah warga negara Arab Saudi. Ternyata mereka tidak dihukum pancung, dan ini pun tidak dilakukan protes oleh pemerintah SBY terhadap hukuman, yang dijatuhkan kepada pelaku pembunuhan TKI di Arab Saudi .

Sebenarnya banyak sudah kamuflase yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam janji-janjinya untuk melindungi TKI yang bekerja di luar negeri, mulai dari akan member handphone kepada TKI yang bekerja di luar negeri yang katanya agar mudah TKI berkomunikasi dengan kantor perwakilan RI di luar negeri di tempat TKI bekerja, lanjut dia.

"Kenyataannya adalah NOL Besar alias bullshit. Ini terbukti dengan dilakukanya hukuman pancung kepada Ruyati, tanpa diketahui oleh pemerintah SBY. Juga membuktikan perwakilan RI di Arab Saudi tidak melakukan komunikasi secara intens dengan Ruyati dan menginformasikan kepada keluarganya atau pemerintah pusat," papar Arief.

Kamuflase lainnya, rencana pemerintah SBY yang akan menstop pengiriman TKI ke Arab Saudi. Padahal desakan dari masyarakat dan DPR sudah sangat kencang untuk menghentikan pengiriman TKI  ke Arab Saudi yang gajinya hanya 50% lebih tinggi setiap bulan dari gaji UMR yang berlaku di Jakarta.

Bahkan, penyiksaan dan pembunuhan serta gaji yang tidak dibayar oleh majikan yang mempekerjakan TKI di arab Saudi. Ternyata penghentian pengiriman TKI ke Arab Saudi ternyata tidak kunjung dilakukan oleh pemerintah SBY, tegasnya serius.

Karenanya, Federasi Serikat BUMN Bersatu mengajak elemen-masyarakat untuk memberikan beberapa opsi kepada pemerintah SBY, diantaranya Presiden SBY harus meminta maaf secara terbuka kepada rakyat Indonesia karena telah gagal memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia yang bekerja di luar negeri, serta berhenti melakukan kamuflase dalam hal perlindungan TKI di luar negeri.

"Juga elemen masyarakat Buruh dan seluruh rakyat Indonesia harus menyatakan Mosi Tidak Percaya pada pemerintah SBY. SBY, You are is over Now please Stop Lying to people. Mosi tidak percaya kepada pemerintah SBY harus diteruskan ke DPR," pintanya.

Selain itu, DPR harus segera mengunakan hak interpelasi untuk meminta pertanggung jawaban pemerintah SBY karena sudah teledor dan Sembrono dalam melakukan perlindungan terhadap TKI di luar negeri, DPR harus segera mendesak pemerintah  untuk menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi sekarang juga, sambungnya. o end