Warga Keluhkan Lokasi Kantor BPN Jaksel

Beritabatavia.com - Kepindahan kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Jakarta Selatan dari kantor walikota Jaksel ke kantor di Jl H Alwi RW 01, Tanjung Barat, Jagakarsa, dikeluhkan warga. Pasalnya warga harus mengeluarkan ongkos lebih besar jika ingin mengurus pelayanan terpadu berkaitan pembuatan sertifikat tanah, balik nama maupun lainnya yang berkaitan langsung dengan urusan tanah.

Nurman, warga Pesanggrahan menilai seharusnya ada sosialisasi berkaitan dengan kepindahan pelayanan kantor BPN Jaksel ke lokasi baru. Gedung ini sudah ada sejak lima tahun lalu tapi selama ini hanya dipakai sebagai gudang penyimpanan berkas dan lainnya tapi pelayanan tetap bisa dilakukan di kantor Walikota Jaksel lantai dasar. Dia menuding pindahnya kantor BPN berkaitan dengan ruangan di kantor walikota dialih fungsikan.

“Yang jelas kepindahan kantor BPN maupun pelayanan ke warga maupun masyarakat terhadap pembuatan sertifikat tanah dari kantor walikota Jaksel ke Tanjung Barat tak lepas dari kekecewaan pimpinan Kanwil BPN DKI Jakarta berkaitan dengan ruangan di lantai dasar kantor walikota dirubah menjadi kantor Bank DKI Jakarta,” ujarnya.

Kegiatan pindahan barang-barang atau ribuan berkas surat tanah milik warga Jaksel yang dilakukan sejumlah staf maupun karyawan BPN Jaksel dilakukan secara diam-diam di basement kantor walikota Jaksel. Kegiatan dilakukan saat malam hari atau hari libur kerja saat karyawan kantor Walikota Jaksel sepi maupun tak masuk kerja.

Sejumlah karyawan BPN Jaksel, mengakui bahwa jajarannya memang mendapatkan surat perintah pindah ke gedung baru yang dibangun sejak tahun 2005 di lahan sekitar luas 3.500 meter dari Kanwil BPN DKI Jakarta untuk menempati kantor yang ada. Dana sebesar Rp 5 miliar dikucurkan dari Bank Dunia untuk membangun gedung yang letaknya terpencil di ujung perumahan Tanjung Mas Raya itu.

“Gedung atau kantor BPN Jaksel yang dibangun di Jl. H. Alwi, Kel. Tanjung Barat atau samping perumahan Tanjung Mas Raya memang diperuntukan untuk kantor BPN tapi sejak enam tahun lalu pelayanan dilakukan di pelayanan terpadu di kantor walikota,” tutur Riko, karyawan BPN Jaksel yang mengaku di lokasi baru masih belum siap semuanya termasuk pelayanan ke masyarakat. O brn