Survei: Warga Jakarta Tak Puas Kinerja Polisi

Beritabatavia.com - Hasil Survei The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial) tentang kinerja Polisi
menunjukkan mayoritas warga Jakarta mengaku tidak puas terhadap pencapaian kinerja
Kepolisian Republik Indonesia di sejumlah bidang kerjanya.

"Ketidakpuasan publik Jakarta terhadap kinerja Polisi pada penanganan korupsi menjadi
urutan pertama sekitar 78,4%. Sementara menyatakan puas sekitar 14,6% dan 7% menyatakan tidak tahu," ungkap Cahyadi Satria, peneliti Imparsial saat launching Hasil Survei Imparsial tentang kinerja Polisi, di Jakarta, Senin (18/7).

Selain itu, ketidakpuasan kinerja polisi dalam pengaturan lalulintas mencapai 76,6%. Juga
penanganan pencurian kendaraan sekitar 67%. Sektor penegakan hukum dan HAM sekitar 58,0%, kasus narkoba 53,2%, penanganan premanisme 53,2%. Sementara penanganan SARA 40% dan pananganan teroris 25,2%.

Sebanyak 61,2% responden, tidak puas dengan kinerja polisi. Dan, 33,4% menyatakan puas dan sisanya 5,4% menjawab tidak tahu terkait kinerja polisi.

"Dari berbagai pencapaian kienerja aparat polisi pada sejumlah bidang kerja, hanya satu
diantaranya memperoleh respon dan penilaian positif dari publik Jakarta menyatakan
kepuasannya, yakni soal penanganan teroris sebesar 67%," kata Cahyadi.

Imparsial juga melakukan survei persepsi terhadap penyimpangan yang dilakukan polisi 
diantaranya persentase responden menyatakan terdapat praktek korupsi, kolusi dan nepotisme polisi mencapai 74,80%.

Sebesar 75,80% masyarakat juga mengungkapkan adanya korupsi polisi dalam pembuatan Surat Izin Mengemudi (SIM). Polisi, juga dianggap terlibat dalam pungutan liar yang dilakukan di restoran dan tempat hiburan, ataupun perjudian. Jumlah penilaian masyarakat perhadap pungli polisi itu sebesar 61,60%.

Sebesar 59,20% menyatakan polisi terlibat dalam perdagangan narkoba. Sedangkan penyimpangan berupa penyiksaan yang dilakukan Polri saat penangkapan atau penyiksaan, dinilai masyarakat sebanyak 49,40%.

Cahyadi mengatakan sikap ketidakpuasan publik di DKI Jakarta terhadap kinerja polisi juga
dipengaruhi oleh beberapa indikator. Hal itu berkaitan dengan keterlibatan aparat polisi
dalam sejumlah kasus kejahatan dan penyimpangan khususnya KKN, yang turut memengaruhi penilaian publik DKI Jakarta terhadap kinerja Polisi.

"Misalnya dugaan keterlibatan dalam korupsi, mafia hukum, pungutan liar, narkotika, dan
lain-lain," pungkas Cahyadi.

Imparsial melakukan survei terhadap 500 warga DKI Jakarta untuk merangkum persepsi warga atas kinerja institusi Kepolisian. Survei ini dilakukan terhadap responden yang tersebar di lima kotamadya di DKI Jakarta, minus Kabupaten Kepulauan Seribu sejak 17 Juni-4 Juli 2011. Responden merupakan warga 17 tahun ke atas atau sudah menikah

"Kami melakukan survei ini untuk melihat, apakah Polri juga sudah menunjukkan kinerja yang
baik untuk masyarakat di zaman reformasi," sambung peneliti Imparsial, Ghufron Mabruri.

Proporsi sikap ketidakpuasan publik di DKI Jakarta terhadap kinerja polisi nampaknya
berbanding lurus ketika publik ditanya penilaian mereka mengenai proses jalannya reformasi
polisi. Hasilnya tidak jauh berbeda, dengan ketidakpuasan pada kinerja polisi, katanya.

Ketidakpuasan masyarakat ini, menurut dia, disebabkan sejumlah penyimpangan yang dilakukan aparat kepolisian.

Menurut Direktur Eksekutif Imparsial, Poengky Indarti hasil survei Imparsial, akan
diserahkan kepada Presiden RI, Komisi III DPR RI dan juga Kapolri Timur Pradopo untuk dapat melihat pendapat masyarakat yang cenderung tak puas terhadap kinerja Polri.

"Kami akan memberikan rekomendasi hasil survei ini agar kepolisian bisa melakukan
perbaikan-perbaikan dalam tubuh institusinya dan membangkitkan kembali, kepercayaan
masyarakat terhadap kepolisian," tambahnya. o end