Partai Politik Rawan Korupsi

Beritabatavia.com - Partai Politik atau pejabat penguasa tidak bisa memisahkan kepentingan politik, kekuasaan dan kepentingan keluarga. Ini dinilai berbahaya karena rawan korupsi serta menimbulkan penyalahgunaan kekuasaan. Selanjutnya, sumber pendanaan Partai Demokrat disarankan untuk diaudit oleh akuntan publik yang independen.

Usul ini disampaikan peneliti korupsi politik dari lembaga pemantau korupsi, ICW Abdulah Dahlan. Menurut Abdulah, langkah ini untuk menjawab tudingan sebagian pihak yang menyatakan kader dan anggota keluarga partai penguasa tersebut diduga terlibat dalam tender pemerintah. Mereka yang dituding terlibat diantaranya bekas Bendahara Umum Partai Demokrat, M. Nazaruddin dan istri Ketua Umum Partai Demokrat Athiyah Laila.

"Partai politik atau pejabat penguasa cenderung tak bisa memisahkan kepentingan politik, kekuasaan dan kepentingan keluarga. Ini bahaya dalam dimensi kebijakan publik kita. Karena mengancam suatu kompetisi yang fair untuk dapatkan proyek pemerintah," ujarnya beberapa hari lalu.

ICW menilai partai politik yang mengizinkan kadernya ikut tender BUMN merupakan bagian dari penyalahgunaan kekuasaan padahal dalih yang digunakan adalah untuk pembiayaan kegiatan partai dan kepentingan anggotanya. O brn