ICW Desak KPK Periksa Politisi Maling

Beritabatavia.com - Koordinator Divisi Hukum Indonesia Coruption Watch (ICW) Febriansyah mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa politisi maling terkait kasus dugaan suap Wisma Altlet. Politisi maling telah disebutkan mantan Bendahara Umum Demokrat Muhammad Nazaruddin dan kesaksian Rosalina Manulang di pengadilan Tipikor.

"Nama-nama politisi yakni, Angelina Sondakh, Mirwan Amir dan Wayan Koster harus segera diperiksa oleh KPK. ICW heran KPK belum berbuat, padahal Nama-nama yang sudah disebutkan di Pengadilan Tipikor," papar Febriansyah dalam Dialog Kenegaraan di Dewan Perwakilan daerah (DPD), Jakarta, Rabu (23/8) petang.

Diungkapkan kasus Nazaruddin bisa menjadi pintu masuk untuk membongkar jaringan korupsi yang lebih besar lagi, yakni jaringan politisi maling. Mengingat, data-data yang ada menunjukkan ternyata para politisi ikut terjun dalam melakukan tindakan kasus korupsi ini.

Selain itu, ada upaya-upaya yang dilakukan pihak-pihak tertentu yang ingin menenggelamkan kasus Nazaruddin. Karenanya aparat hukum, jangan terjebak oleh sinetron yang tengah dimainkan Nazaruddin.

"SUrat kepada Presiden SBY, keangototan untuk dipindahkan dari Rutan Mako Brimob, hingga pengharapan agar kasusnya ditangani tidak oleh KPK setidaknya jadi skenario sinetron yang dilakukan kubu Nazar," ungkapnya.

Apalagi hingga kini pihak Nazarudin tidak bicara soal substansi permasalahan yang ada. Mereka malah munculkan 'surat cinta' kepada SBY. Sekali lagi ada upaya pihak tertentu untuk menjauhkan  subtansi dari kasus Nazaruddin, tambahnya.

Febri yakin, upaya membongkar politisi maling tak terlalu susah dilakukan. Sebagai lembaga superbody, yang punya perangkat dan legitimasi hukum yang khusus, KPK bisa membongkarnya. Undang-undang pemberantasan korupsi dan undang-undang pencucian uang, kata Febri, menjadi senjata utama yang bisa digunakan untuk membongkar itu semua

Karena itu KPK harus segera menjadikan politisi maling sebagai tersangka, bila sudah ada bukti tambahan. Mengingat, masalah ini sangat penting untuk melihat kasus Nazaruddin dalam perspektif, yang lebih besar yakni bagaimana harus bisa membongkar jaringan politisi maling di parlemen, ucapnya.

"Karena dari fakta sidang jelas terlihat bahwa ada kekuatan politik di DPR yang mampu mengatur proyek anggaran, nah ini yang harus dibongkar. Tidak malah didiamkan saja, karena bila dibiarkan akan menjadi sorotan publik," tegasnya. o end