Perilaku Ekonomi Etnis Tionghoa Dari Masa ke Masa

Beritabatavia.com - Kepiawaian warga etnis Tionghoa dalam mengelola bisnis, membuat mereka bisa tetap eksis. Bahkan, dengan sejumlah group perusahaan raksasa, mampu mengendalikan perputaran roda perekonomian negeri ini.

TAK dapat dipungkiri keberadaan warga etnis Tionghoa di Indonesia, sangat dipengaruhi dengan perjalanan sejarah bangsa sejak jaman penjajahan hingga kemerdekaan dan reformasi.

Pada edisi sebelumnya (edisi-64) telah dijelaskan pengaruh sejarah dan kebijakan politik penguasa. Baik itu pada jaman penjajahan Belanda maupun pemerintahan orde lama, orde baru hingga reformasi.

Perilaku Ekonomi Etnis Tionghoa 1941- 1958

Secara umum perusahaan Belanda dan pihak swasta asing dominan dalam sektor ekonomi utama, seperti manufacture, perkebunan, industri tekstil dan lain-lainnya. Muncul perubahan peran ekonomi etnis Tionghoa, yang saat itu sedikit demi sedikit memasuki usaha grosir dan ekspor impor yang waktu itu masih didominasi Belanda.
Kemudian diikuti oleh tumbuhnya bank-bank swasta kecil yang dimiliki oleh etnis Tionghoa, dan muncul juga dalam industri pertekstilan (Mackie, 1991).
Bidang pelayaran menjadi sektor utama yang secara luas dipegang oleh etnis Tionghoa masa itu, tetapi pada akhirnya mendapat saingan dari perusahaan negara dan swasta pribumi. Pada bidang jasa dan profesipun secara kuantitatif meningkat, tetapi untuk dinas pemerintahan dan angkatan bersenjata, secara kuantitas hampir tidak ada.
Terjadi pergeseran peran dari tenaga “kasar” misalnya sebagai kuli perkebunan menjadi tenaga kerja “halus” yang pekerjaannya memiliki status atau “gengsi” yang lebih tinggi dan lebih membutuhkan keterampilan, misalnya penata rambut, pengrajin emas, wartawan, dokter, pengacara dan lain-lain.

Sehingga, pada jaman perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan Demokrasi Terpimpin, peran ekonomi etnis Cina meluas. Lebih-lebih dengan adanya kebijakan Benteng yang membuat usaha pribumi tidak berjalan efektif dan memacu hubungan “Ali-Baba”, serta terjadi persaingan dari perusahaan negara dan swasta pribumi lainnya.

Perilaku Ekonomi Etnis Tionghoa 1959- 1966

Perilaku ekonomi etnis Tionghoa semakin menonjol pada periode ini, lebih-lebih tahun 1957 sampai tahun 1958. Keberhasilan usaha mereka mengambil alih perusahaan-perusahaan besar Belanda yang dinasionalisasi, walaupun kondisi politik dan ekonomi Indonesia tidak menguntungkan mereka, apalagi setelah meledaknya peristiwa G 30 S/PKI tahun 1965.
Pada masa itu, etnis Tionghoa kelas menengah melakukan human capital besar-besaran dibidang pendidikan terutama yang bersifat teknis dan manajerial. Sehingga pada saat terjadi inflasi tinggi dan perasaan anti etnis Tionghoa  menyebar luas hingga tahun 1966, warga etnis ini dapat beradaptasi dengan fleksibel.

Hal tersebut dilakukan melalui penyediaan modal dan valuta asing yang didapat dari modal sendiri atau keluarga dan atau jaringan dengan pihak luar. Kunci utama keberhasilan pelaku ekonomi baru etnis Tionghoa adalah merintis kedekatan dengan pejabat pemerintah pada awal Orde Baru sebagai pembinaan hubungan secara ekonomi dan politis.
Walaupun demikian, saat itu tidak banyak orang Tionghoa yang terjun secara terbuka dalam politik praktis.  Mereka melakukannya hanya  lewat dukungan material dan non material.

Perilaku Ekonomi Etnis Tionghoa 1966 - 1986

Pada tahun 1965 sampai tahun 1968 merupakan tahun-tahun dimana tindakan kekerasan terhadap etnis Tionghoa  meningkat akibat peristiwa G 30 S/PKI, yang oleh rezim Soeharto diatasi secara gradual.
Situasi kondusif bagi pertumbuhan perekonomian dirangsang oleh pemerintah Orde Baru, yang tentunya membutuhkan lebih banyak usaha, dan modal swasta. Secara kebetulan, kedua hal tersebut banyak dimiliki oleh etnis Tionghoa dan ditunjang pula oleh kemampuan teknis dan hubungan perekonomian dengan pihak luar negeri, terutama dengan sesama etnis Cina di luar negara.

Akibatnya, kebanyakan etnis Tionghoa  mengalami peningkatan status sosial ekonomi daripada kondisi sebelumnya. Namun demikian, mereka masih dikesampingkan dari usaha-usaha perekonomian utama, dan terdiskriminasi untuk memasuki Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, administrasi sipil pemerintah dan perguruan tinggi negara.
Dampak dari perlakuan diskriminatif ini membuat terjadinya pembagian kerja yang bersifat pri dan non pribumi. Perubahan peran ekonomi cenderung menghambat kerjasama ekonomi yang lebih kuat sejak pasca perang kemerdekaan Republik Indonesia.
Menurut Mackie (1991: 327-328), para etnis Tionghoa  akhirnya lambat laun mengganti identitasnya menjadi identitas Indonesia, terutama disebabkan atas alasan peran ekonomi mereka.

Munculnya perusahaan-perusahaan yang dikuasai etnis Tionghoa berdampak negatif, dengan tidak dilibatkannya pengusaha pribumi untuk bekerjasama dalam korporatisasi perusahaan-perusahaan. Efek negatif yang muncul adalah semakin tajamnya persaingan usaha pri dan non pribumi.

Perilaku Ekonomi Etnis Tionghoa 1986-Agustus 1999

Masa ini merupakan masa keemasan bisnis etnis Tionghoa  di Indonesia, terlebih-lebih bagi yang dekat dengan “Keluarga Cendana”. Etnis Tionghoa  mengokohkan diri sebagai salah satu pilar penyanggga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Keberanian pengusaha dan pelaku ekonomi etnis Tionghoa  lainnya dalam penanaman modal, spekulasi, strategi kerjasama dan jaringan kerja dengan pihak luar negara menjadi point istimewa perilaku ekonomi mereka di tahun ini.
Kedekatan dengan pejabat bahkan sampai ke hal-hal pribadi yang cenderung dihubungkan dengan kolusi, korupsi dan nepotisme juga dilakukan oleh beberapa pengusaha etnis Tionghoa kelas menengah dan atas.

Akan tetapi, pembangunan ekonomi, juga kemapanan hidup yang didengungkan dan dibanggakan Orde Baru, bagaikan suatu menara gading yang dasar konstruksi tidak kuat. Maka terjadi keruntuhan rezim dan kemapanan hidup yang “menyakitkan” dengan adanya krisis moneter.
Kalangan bawah “bergerak” karena ketidakpuasan terhadap situasi dan kondisi kehidupan sosial dan ekonominya, serta sikap anti kemapanan, yang salah satunya tercetus dalam bentuk kerusuhan Mei 1998. Kerusuhan berupa penghancuran toko-toko serta pusat perdagangan terutama yang dimiliki oleh etnis Tionghoa. Hal ini ikut mendorong jatuhnya pemerintahan Soeharto.

Kerusuhan Mei 1998, juga berpengaruh pada sikap anti etnis Tionghoa  terutama yang memiliki usaha. Orang Tionghoa yang trauma akibat kerusuhan Mei 1998, banyak yang lari ke luar negeri, dan sebagian ada yang juga melarikan modal ke luar negeri. Usaha-usaha niaga etnis Tionghoa  di kota-kota besar banyak yang vakum, dan baru mulai bangkit setelah ada jaminan keamanan dari mantan Presiden Habibie. Pelaku ekonomi etnis Tionghoa hanya menunggu perkembangan keadaan.0 lan/son