Pemprov DKI Pimpin Operasi Penertiban Preman

Beritabatavia.com - Kecemasan warga akibat ulah brutal para preman yang terus beraksi di berbagai sudut kota Jakarta dan di angkutan umum, tak dapat dipungkiri lagi. Guna meredam momok menakutkan ini, kali ini Pemprov DKI memimpin operasi penertiban preman secara serentak di wilayah Jakarta,pada pekan depan.
Rencananya, operasi penertiban ini akan melibatkan ratusan personil gabungan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, serta pihak kepolisian.Saat ini, Kepala Satpol PP DKI Jakarta Effendi Anas, sedang mempersiapkan bahan untuk rapat koordinasi dengan Kepala Dishub DKI Jakarta serta pihak kepolisian untuk menetukan cara dan metode dalam penertiban tersebut.
Menurut Effendi Anas, penertiban preman yang seringkali melakukan aksi kriminalitas di angkutan umum, tidak hanya meresahkan masyarakat, tetapi juga menimbulkan rasa takut bagi para pengguna jasa layangan transportasi publik. Jika hal ini terus menerus dibiarkan, dikhawatirkan warga Jakarta enggan menggunakan transportasi publik, kemudian beralih lagi menggunakan kendaraan pribadi. Jika itu terjadi, tentu saja, tidak sejalan dengan komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam melakukan peningkatan jasa layanan transportasi publik yang selama ini telah dilakukan, untuk menarik minat masyarakat meninggalkan kendaraan pribadi dan beralih menggunakan jasa transportasi umum.
Ini sejalan dengan keinginan gubernur yang menginginkan dalam waktu dua bulan aksi kriminalitas yang dilakukan para preman segera diberantas habis. Sehingga para penumpang kembali nyaman dan aman menggunakan bus-bus di Jakarta, ujar Effendi Anas, Senin (7/6).
Dikatakan, pihaknya segera melakukan rapat koordinasi dengan Dishub DKI Jakarta serta pihak kepolisian, pada pekan ini. Koordinasi diperlukan, karena penertiban tidak bisa hanya mengandalkan Satpol PP saja melainkan membutuhkan kerja sama dengan pihak Dishub DKI Jakarta guna mengetahui rute bus-bus yang rawan terhadap aksi preman. Setelah rapat koordinasi, baru seminggu kemudian kita sudah bisa mulai bergerak melakukan penertiban preman yang kerap kali mengganggu warga atau penumpang angkutan umum, katanya.
Upaya penertiban para preman langsung mendapat dukungan dari kalangan politisi Kebonsirih yang menjadi mitra Pemprov DKI. Menurut anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Ditian Corisa, pihaknya mendukung upaya penertiban para preman yang sudah melebihi tingkat toleransi. Saya mendukung aksi penertiban yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta. Karena tujuan penertiban ini untuk mengembalikan kenyamanan dan keamanan para penumpang yang terenggut dengan adanya para preman di atas bus-bus umum, kata Ditian.
Bahkan, dia mendesak Pemprov DKI Jakarta menindaklanjuti kasus pelecehan perempuan yang sering terjadi di transportasi publik. Jangan sampai kenyamanan dan keamanan menggunakan transportasi hanya dimiliki dan dinikmati oleh para pemilik kendaraan pribadi. Akibatnya, banyak warga akan pindah menggunakan kendaraan pribadi, dan tingkat kemacetan di ibu kota akan semakin tinggi.
Tetapi, Ditian mengingatkan, agar operasi dilakukan dengan metode persuasif, jangan sampai terjadi tindak kekerasan. Kemudian penertiban tidak hanya dilakukan pada saat terjadinya kasus per kasus di Jakarta. Meski tidak ada kasus, penertiban preman di bus-bus harus tetap dilakukan secara kontinyu, supaya pengamen atau PMKS tidak berkeliaran bebas di atas transportasi publik," ujarnya. O son