Meragukan Prestasi Jenderal Polri

Beritabatavia.com - Rasa aman dan nyaman adalah bagian penting untuk meningkatkan kreatifitas dan produktifitas masyarakat. Sementara Pasal 12 UU No 2 Tahun 2002 mengamanatkan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) adalah menjadi tugas pokok dan tanggungjawab Polri. Selain itu Polri adalah sebagai pelindung, pelayan, pengayom masyarakat, sekaligus sebagai aparat penegak hukum.

Maka, setiap anggota Polri dari mulai pangkat rendah hingga perwira tinggi, khususnya yang menjabat sebagai Kapolda, Kapolres, Kapolsek,  Kapolri harus memiliki kemampuan mencegah setiap gangguan dan ancaman Kamtibmas. Karena dengan kemampuan itulah akan tercipta kondisi Kamtibmas yang kondusif. Kemudian dapat menjamin keamanan bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas.

Polri sebagai institusi penjaga kehidupan masyarakat harus tetap berdiri. Oleh karena itu, Polri hendaknya mencatat dan menilai kemampuan setiap personilnya. Serta memastikan bahwa kemampuan memelihara Kamtibmas adalah sebuah  prestasi dan menjadikannya sebagai syarat utama untuk menentukan apakah anggotanya layak mendapat kenaikan pangkat atau promosi menduduki jabatan yang lebih tinggi.

Penilaian sangat penting  untuk mengukur prestasi kerja masing masing personel dalam rangka meningkatkan kualitas  kerja Polri. Tetapi, penilaian harus dilakukan secara objektif, transparan sehingga menjadi edukasi. Lewat penilaian, akan lahir personil yang tangguh dan memiliki kemampuan untuk mengatasi berbagai ancaman dan gangguan Kamtibmas.

Salah satu faktor penilaian itu adalah kemampuan anggota untuk merencanakan. Yaitu kemampuan dalam merencanakan setiap kegiatan yang harus dilakukan, dengan mengenali permasalahan secara keseluruhan. Kemudian menilai dan menganalisa data data yang mencakup segala aspek kemudian mengatur dan merencanakan dalam bentuk penetapan langkah " langkah ke depan yang harus dilakukan. Kemampuan ini harus dimiliki anggota Polri, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang ada dalam masyarakat.

Sayangnya, Polri belum sepenuhnya menjadikan prestasi sebagai syarat utama untuk memberikan kenaikan pangkat bagi personilnya. Sebab ditengah prestasi yang abu-abu saat menjabat Kapolda Metro Jaya,  Putut Eko Bayuseno tetap mendapat kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) dan promosi jabatan yang lebih tinggi sebagai Kabaharkam Polri.

Lulusan AKPOL 1984 dan mantan Ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) Priode 2004-2009 menjabat  Kapolda Metro Jaya sejak  31 Oktober 2012 silam. Hingga diakhir tugasnya, tercatat sejumlah aksi kejahatan yang membuat warga Jakarta khawatir, seperti maraknya perampokan dengan menggunakan senjata api di sejumlah mini market. Begitu juga perampasan sepeda motor, yang terjadi pada siang maupun malam hari. Tidak hanya itu, aksi pemerasan, pencurian, tauran antar warga dan berbagai aksi kekerasan mewarnai tugas Putut Eko Bayuseno.

Rasa cemas dan takut warga Jakarta kian tinggi, disusul aksi penembakan terhadap anggota Polda Metro Jaya. Masa jabatan Putut Eko Bayuseno hingga memasuki tahun kedua, sebanyak empat orang anggotanya  tewas ditembak saat menjalankan tugas.

Bahkan dipenghujung masa tugasnya, peristiwa naas dialami Kadenma Polda Metro Jaya AKBP Pamuji. Perwira menengah itu tewas ditembak anak buahnya di piket penjagaan Yanma Polda Metro Jaya. Sayangnya, kasus yang menewaskan empat anggota Polisi dan yang membuat warga Jakarta cemas, hingga kini belum terungkap. Justru, ditengah berbagai kasus yang belum terungkap di wilayah hukum Polda Metro Jaya, Putut Eko Bayuseno mendapat kenaikan pangkat dan jabatan yang lebih tinggi.

Jika Polri tidak menetapkan prestasi sebagai syarat utama untuk kenaikan pangkat dan promosi jabatan. Dikhawatirkan akan menghambat terwujudkan cita-cita menciptakan Polri yang profesional.O Edison Siahaan