Beritabatavia.com -
Polisi harus serius untuk menangani masalah Tabloid Obor Rakyat, dan bisa menggunakan dengan pidana hukum biasa, apabila tabloid ilegal tersebut bukan produk jurnalistik.
Tabloid Obor Rakyat bisa ditangani dengan hukum pidana biasa, tetapi apabila itu merupakan produk jurnalistik ya harus menggunakan Undang-Undang Pers, kata kata pengamat hukum asal Universitas Sebelas Maret Solo (UNS) Mohammad Jamin, Kamis (19/6)
Ia mengatakan, apa yang dimuat berita dalam Tabloid Obor Rakyat itu sudah jelas, dan dari pihak penegak hukum semestinya sudah bisa mengambil tindakan, untuk menangani persoalan ini agar tidak berlarut-larut.
Tabloid Obor Rakyat yang digunakan untuk kampanye hitam menyerang pasangan nomor urut dua Joko Widodo- Jusuf Kalla (Jkowo-JK) itu sudah tersebar di banyak pondok pesantren baik di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Tabloid propaganda terhadap capres tertentu ini sengaka dibuat oleh Staf pengawai kepresiden Setiyadi Budiono, yang dikabarkan hanya lulusan SMP. Namun Respon pihak Istana Kepresidenan yang cenderung pasif dan menjadikan kasus tabloid 'Obor Rakyat' sebagai masalah pribadi salah seorang stafnya, Setiyardi Budiono, dinilai sebagai sikap pengecut dan merendahkan wibawa lembaga kepresidenan.
Itu sikap pengkhianat, naif, dan pengecut. Lah jelas aktornya dari orang dalam Istana, kok hanya bilang ini masalah pribadi, kata pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Arbi Sanit.
Sebab, jika aktornya ada di dalam lembaga Istana, menurut dia, kewibawaan dan nama baik lembaga juga ikut terbawa. Sehingga, tak cukup apabila Istana Kepresidenan menyatakan itu masalah pribadi dan secara pasif berbicara akan menyerahkan masalah itu pada penanganan hukum.
Menurut dia, jika seseorang sudah memutuskan untuk mau bekerja di lembaga publik, terlebih jika itu lembaga kepresidenan, maka dia harus menjaga kewibawaan lembaganya.
Ketika ada perilaku dari orang itu yang masuk pada wilayah politik praktis, dimana tujuannya untuk menyerang salah satu capres-cawapres dan menguntungkan pasangan lainnya, maka masyarakat pun akan kritis. Bagi Arbi, Saat Istana menyatakan itu sebagai persoalan dan masalah pribadi, maka sama saja hendak menganggap bahwa masyarakat bodoh.
Makanya sikap Istana harus jelas dan tegas ketika melihat ada oknum di situ yang menjadi aktor dari Obor Rakyat. Jangan hanya diam, apalagi terkesan membela, tegas Arbi.
Diketahui, Sekretaris Kabinet Dipo Alam menilai Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat Setiyardi Budiono adalah orang yang mau bertanggung jawab karena telah mencantumkan namanya dalam tabloid itu. Dipo pun menganggap polemik seputar tabloid Obor Rakyat adalah dinamika biasa yang terjadi dalam pemilihan presiden. Dipo juga menyatakan Setiyardi bertindak sebagai pribadi, bukan sebagai Staf Istana Kepresidenan.
Tabloid 'Obor Rakyat' sudah menjadi bahan pembicaraan beberapa minggu terakhir karena berisi 'kampanye hitam' dan fitnah atas calon presiden Joko Widodo (Jokowi). Tabloid yang juga dikerjkan salah seorang redaksi onlie Inilah.com hanya dihaji Rp 2juta.Di Edisi I, Tabloid Obor Rakyat menuding Jokowi dengan isu SARA dan tudingan korupsi yang dilakukan oleh Jokowi. Beberapa hari lalu, tabloid Obor Rakyat edisi II kembali beredar. Berita utama yang diangkat dalam tabloid Obor edisi II adalah 1.001 Topeng Pencitraan. Pemberitaan tabloid tidak satu pun yang memberitakan pasangan calon presiden-wakil presiden Prabowo Subianto-Hatta Radjasa.
Tabloid yang dicetak dan disebarluaskan secara gratis itu dikirim melalui jasa Kantor Pos Pusat di Bandung dan diedarkan ke sejumlah pondok pesantren, masjid, dan surau-surau serta tokoh masyarakat di Jatim, Jateng dan Jabar.
Siapa dibalik tabloid itu kini sudah mulai terungkap. Salah satunya adalah Darmawan Sepriyossa yang bekerja di sebuah situs online. Satu nama lainnya adalah Setiyardi Budiono, yang merupakan anak buah dari Staf Khusus Kepresidenan Velix Wanggai. o ndy
Ist.
