Beritabatavia.com -
Setelah melalui perdebatan panjang nan alot, bahkan diwarnai aksi Walk Out sejumlah anggota Dewan Perwakilan Raykat (DPR), Rapat Paripurna DPR akhirnya menyetujui pengesahan Darmin Nasution, sebagai Gubernur Bank Indonesia, Kamis (29/7).
Dari 9 fraksi, 7 fraksi memberikan suara bulat untuk Darmin menduduki jabatan Gubernur BI yang kosong, sejak ditinggalkan Boediono (kini Wakil Presiden). Dua fraksi lain, yakni Fraksi PDI Perjuangan dan Hanura memiliki Walk Out karena tetap menolak Darmin Nasution. Keputusan Paripurna DPR ini membuat Darmin Nasution lega, karena selama kerap menghadapai berbagai tekanan selama mengikuti uji ketaputan dan kelayakan.
Semula, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso itu, mendapat hujan interupsi, terutama dari Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB, yang belakangan berdiri dalam barisan setuju Darmin. Hujan interupsi ini mengakibatkan pimpinan sidang terpaksa menskor sidang selama hampir empat jam.
Setelah melalui proses panjang, 7 fraksi akhirnya menyatakan persetujuan atas hasil uji kepatutan dan kelayakan Komisi XI. Tetapi, keputusan komisi keuangan dan perbankan itu, ditanggapi aksi walk out dua fraksi. Fraksi PDIP dan Hanura. Dua fraksi ini memilih keluar ruang sidang sesaat setelah Darmin sah disepakati sebagai pimpinan Bank Sentral.
Sebelumnya, Fraksi PDIP meminta pengambilan keputusan terkait persetujuan atau penolakan terhadap Darmin Nasution melalui voting tertutup. Ketua Fraksi PDIP DPR, Tjahjo Kumolo mengatakan, berdasarkan tata tertib, pengambilan keputusan yang menyangkut orang dilakukan tertutup.
Tetapi, Priyo Budi Santoso yang memimpin rapat, menawarkan mekanisme voting terbuka. Alasannya, yang hendak divoting, mengenai hasil keputusan Komisi XI yang telah memilih Darmin sebagai Gubernur BI. Perbedaan persepsi ini tidak diterima PDIP. Karena itu, kata Tjahjo, kalau tidak sesuai tata tertib, pihaknya tidak akan ikut serta dalam pengambilan keputusan.
Karena itu, Fraksi PDIP memilih walk out, kata Tjahjo sebelum meninggalkan ruang sidang, diikuti seluruh anggota Fraksi PDIP.
Langkah ini diikuti oleh Fraksi Hanura. Setelah anggota FraksI PDIP meninggalkan ruangan, Fraksi Hanura pun meminta izin pimpinan sidang untuk turut keluar dari ruangan. Alhasil, penetapan Darmin sebagai Gubernur BI tidak diikuti oleh dua fraksi di parlemen, yakni PDIP dan Hanura.
Tetapi, dengan dukungan kokoh dari 7 fraksi di parlemen, Darmin sah menjadi pimpinan tertinggi BI yang baru. Dalam persidangan kali ini, seluruh partai mitra koalisi pemerintah berada dalam satu barisan dan bersikap sama mendukung Darmin. Mereka, Demokrat, Golkar, PKS, PPP, PAN, dan PKB. Selain itu, Fraksi Gerindra juga mendukung Darmin menjadi Gubernur BI, menghormati hasil keputusan Komisi XI.
Kasus CenturyJalan Darmin Nasution menuju kursi Gubernur Bank Indonesia sempat diwarnai hujan interupsi. Rapat Paripurna ini saya skors sementara untuk melakukan lobi antara pimpinan fraksi, kata Priyo Budi Santoso dihadapan 393 anggota DPR yang menghadiri Rapat Paripurna di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis siang.
Interupsi pertama dari anggota Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo. Anggota Komisi III DPR ini menyatakan jika DPR menyetujui Darmin, itu artinya DPR dengan sengaja menempatkan Bank Sentral ke zona degradasi. Alasannya, jika Gubernur BI terpilih dengan catatan dan kemudian bermasalah akan menjadi catatan sejarah. Dia mengingatkan Darmin diduga terlibat kasus bailout Bank Century, kasus pajak Wilmar, pajak Halliburton, dan Paulus Tumewu.
Bagaimana mungkin Gubernur Bank Indonesia terpilih dengan catatan karena keterlibatannya pada sejumlah kasus hukum, kata Bambang Soesatyo.
Protes berikutnya datang dari politisi PKB Lili Wahid juga tak setuju Darmin menjadi Gubernur BI. Alasannya, memilih Darmin seperti bom waktu, karena memilih orang bermasalah. Anggota Fraksi PKB DPR ini, mengatakan tidak ada negara di dunia yang memilih orang cacat hukum sebagai gubernur bank sentral. Persoalan Gubernur BI yang bermasalah hukum, persoalan mendasar yang tidak bisa dimain-mainkan.
Ini bom waktu. Karena itu saya menolak Pak Darmin sebagai Gubernur Bank Indonesia, tegas adik kandung mantan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur itu.
Politisi Golkar Gandung Pardiman juga menyatakan hal serupa. Ia melihat adanya catatan tak masuk akal. Bahkan dia menuding ada sesuatu di balik keputusan Komisi XI. Kalau aklamasi, ada apa-apanya.
Bahkan, anggota Komisi III dari Fraksi Golkar Nudirman Munir mengancam walk out jika persetujuan terhadap Darmin Nasution diteruskan. Seperti anggota Fraksi Beringin lainnya, ia menolak tegas Darmin Nasution sebagai Gubernur BI.
Kerasnya penolakan terhadap Darmin Nasution di awal-awal persidangan, membuat Kpmisi XI DPR merasa dilecehkan. Soalnya, komisi yang membidangi keuangan dan perbankan itulah yang menyelenggarakan uji kepatutan dan kelayakan calon Gubernur BI terhadap Darmin Nasution, sebelum mengeluarkan persetujuan. Ini pelecehan terhadap Komisi XI , mohon tidak menjadi menjadi presden buruk alat dewan, tegas anggota Komisi XI dari Fraksi Partai Demokrat Achsanul Kosasih, dalam Rapat Paripurna, di Gedung DPR, Kamis.
Keputusan Komisi XI yang merestui Darmin menjadi Gubernur BI, menurut Achsanul, bukan main-main. Selama dua hari Komisi XI telah bekerja keras melakukan uji kepatutan dan kelayakan calon Gubernur BI. Kami bekerja dua hari, dua malam.
Anggota Komisi XI dari FPKS Andi Rahmat mempertanyakan alasan komisi lain memasalahkan keputusan Komisi XI. Apa refrensinya?
Tetapi, setelah melalui proses lobi panjang, Fraksi Partai Golkar dan Fraksi PKB akhirnya takluk. Mereka menjadi bagian dari 7 fraksi yang menyetujui penunjukkan Darmin Nasution sebagai Gubernur Bank Indonesia yang baru. O pic/nor
Ist.
