Selasa, 17 November 2015 09:22:32

Reklamasi Jakarta Berdampak Negatif bagi Nelayan

Reklamasi Jakarta Berdampak Negatif bagi Nelayan

Beritabatavia.com - Berita tentang Reklamasi Jakarta Berdampak Negatif bagi Nelayan

Reklamasi di pantai utara Jakarta, yang direncanakan pemerintah Ibu Kota, akan berdampak negatif pada nelayan. Mengingat, mangrove  adalah ...

Reklamasi Jakarta Berdampak Negatif bagi Nelayan Ist.
Beritabatavia.com - Reklamasi di pantai utara Jakarta, yang direncanakan pemerintah Ibu Kota, akan berdampak negatif pada nelayan. Mengingat, mangrove  adalah tanaman pesisir yang hidupnya bergantung pada pasang surut air laut. Dengan adanya reklamasi, paparan air laut ke mangrove akan berkurang.

Reklamasi akan merusak ekosistem laut dan itu menekan kesejahteraan nelayan, ujar pengamat tata kota Universitas Trisakti Nirwono Joga  di Jakarta, Selasa (17/11).

Mangrove, yang juga lazim disebut hutan bakau, adalah tumbuhan yang berfungsi menjadi pencegah terjadinya sedimentasi pada ekosistem laut lain yaitu lamun dan terumbu karang, serta tempat berkembang biaknya ikan-ikan. Jika ini terganggu, akan menimbulkan kerugian besar bagi nelayan.

Karena itulah Joga berpandangan, pemerintah DKI tidak menunjukkan keberpihakan terhadap masyarakat kecil terkait rencana reklamasi pantai utara Jakarta. Sebab, wilayah reklamasi nantinya akan dijadikan apartemen, superblok, yang disebut Joga hanya akan menguntungkan pihak kapitalis (pemodal).

Dari rencana reklamasi yang akan dibiayai swasta saja sudah terlihat keberpihakan pemerintah ke arah mana. Tidak ada usaha, misalnya saja untuk melestarikan mangrove yang sudah ada, tutur dia Sebelumnya, terkait wilayah reklamasi, Pemerintah DKI Jakarta menyatakan bahwa di dalam peraturan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) hanya disebutkan pengembang wajib memberikan lahan kepada Pemprov DKI seluas lima persen dari hasil reklamasi. Namun, sertifikat kepemilikan tetap atas nama Pemprov DKI Jakarta.

Kewajiban itu di luar dari fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos dan fasum) sebesar 40 persen dari luas lahan reklamasi. Sehingga, kami akan mewajibkan kebijakan tersebut kepada seluruh pengembang, ujar Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama .

Dia menuturkan dengan adanya sistem tersebut, nantinya para pengembang akan diwajibkan untuk membangun rumah susun (rusun) terpadu bagi para pekerja yang berada di pulau reklamasi, mengingat setiap pulau akan dibangun dengan konsep yang megah. o ano



Berita Lainnya
Senin, 25 Maret 2024
Senin, 25 Maret 2024
Senin, 25 Maret 2024
Minggu, 24 Maret 2024
Sabtu, 23 Maret 2024
Jumat, 22 Maret 2024
Kamis, 21 Maret 2024
Rabu, 20 Maret 2024
Rabu, 20 Maret 2024
Senin, 18 Maret 2024
Senin, 18 Maret 2024
Senin, 18 Maret 2024