Sabtu, 27 Februari 2016

Ahok Hanya "Gertak Sambal"

Ahok Hanya "Gertak Sambal"

Beritabatavia.com - Berita tentang Ahok Hanya "Gertak Sambal"

Dalam berbagai kesempatan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) selalu menunjukkan dirinya seorang pemberani, tegas, jujur dan bersih. Padahal, ...

Ist.
Beritabatavia.com - Dalam berbagai kesempatan Gubernur DKI Basuki Tjahaya Purnama (Ahok) selalu menunjukkan dirinya seorang pemberani, tegas, jujur dan bersih. Padahal, apa yang dilakukan Ahok hanya "gertak sambal" untuk menutupi kelemahannya.

Hal itu diungkapkan Ketua bidang Advokasi DPP Partai Gerindra, Habiburokhman, dalam siaran persnya, Sabtu (27/2). Seperti rencana penggusuran Kalijodo, Ahok hanya  menebar "gertak sambal". Sebab yang berperan di Kalijodo adalah polisi dan tentara, sementara Ahok tidak berani datang meskipun hanya untuk berdialog dengan warga Kalijodo.

Menurut Habiburokhman, dalam menghadapi Pilkada DKI mendatang Ahok juga mulai menebar "gertak sambal" dengan menyebut sudah mengumpulkan hampir 700 ribu KTP pendukung, untuk maju lewat jalur independen. Namun, hingga saat ini belum ada verifikasi resmi dari institusi yang berwenang tentang kebenaran klaim tersebut. Sehingga tidak heran, kalau Ahok terus berusaha melobby PDIP dan partai politik lain agar mau mengusungnya sebagai Cagub DKI.

"Bisa jadi klaim jumlah KTP pendukung tersebut hanya "gertak sambal" alias omong kosong yang berbeda dengan kenyataan sebenarnya. Dalam politik hal seperti ini biasa dilakukan sebagai psywar untuk meningkatkan nilai tawar sang calon," kata Habiburokhman.

Dikatakan, dalam konteks regulasi,  Ahok harus memutuskan maju sebagai cagub DKI lewat jalur independen atau lewat parpol. Pengaturan dalam UU Pilkada tidak memungkinkan seorang calon diusung bersamaan oleh parpol maupun warga pendukung independen.

Pasal 42 ayat (1)  UU Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada secara tegas mengatur bahwa pasangan calon gubernur didaftarkan oleh partai politik, gabungan partai politik atau perseorangan. Karena kata yang digunakan dalam pasal tersebut adalah "atau" berarti tidak bisa dua jalur pencalonan digunakan sekaligus.

"Jadi tidak bisa juga secara administratif Ahok mendaftar lewat jalur perseorangan tetapi secara faktual juga didukung oleh partai politik," ujar politisi Partai Gerindra itu.

Menurutnya, sedikitnya ada dua masalah yang bisa timbul jika tidak ada ketegasan Ahok maju lewat jalur perseorangan atau partai politik.

Yang pertama, adalah pengawasan praktik politik uang. Pasal 73 UU Pilkada mengatur bahwa sanksi terhadap pelaku politik uang hanya bisa diberikan kepada calon atau tim kampanye. Dalam hal si calon maju lewat jalur perseroangan tetapi juga didukung partai politik, sulit untuk menegakkan aturan ini jika pelaku politik uang adalah partai politik pendukung, karena
mereka bukan pasangan calon dan bukan pula tim kampanye.

Yang kedua, adalah pengawasan penggunaan dana kampanye. Pasal 74 ayat (1)
dan (2) UU Pilkada mengatur secara tegas perbedaan dana kampanye calon yang
diusulkan partai politik dan calon perseorangan.

Sementara,yang dimungkinkan menggunakan dana kampanye sumbangan parpol hanyalah pasangan yang diusulkan oleh parpol, sedangkan calon perseorangan hanya boleh menerima dana kampanye dari sumbangan perseorangan dan badan hukum swasta. Jika ada sumbangan parpol kepada calon perseorangan maka  calon tersebut bisa didiskualifikasi.

Perlu dicatat bahwa yang dimaksud dana kampanye bukan hanya dana tunai yang disetor ke rekeing calon, tetapi juga termasuk nilai bantuan konsumsi, nilai alat peraga, nilai iklan dan bantuan apapun yang bisa dinilai dengan materi. O son






Berita Lainnya
Sabtu, 28 September 2019
Kamis, 26 September 2019
Minggu, 22 September 2019
Jumat, 20 September 2019
Senin, 16 September 2019
Minggu, 15 September 2019
Sabtu, 14 September 2019
Selasa, 10 September 2019
Senin, 09 September 2019
Kamis, 05 September 2019
Rabu, 04 September 2019
Senin, 02 September 2019