Manggul Pacul, Belanja ke Pasar, Nongkrong di Warung Inilah Kehidupan Susno Duadji

Beritabatavia.com - Kehidupan memang berubah. Perubahan tolal dialami Komisaris Jenderal (Purn) Susno Duadji. Kini mantan Kabareskrim Polri kembali ke kampung halaman tanah kelahirannya di Pagaralam, Sumatera Selatan. Aktrivitas sehari-harinya berbaur dengan masyarakat. Bertani per gi ke sawah, belanja di pasar, nongkrong di warung pinggir jalan, hingga melakukan kegiatan politik.

Setidaknya hal itu terlihat dari foto-foto aktivitas Susno yang diunggah dalam akun Facebook Susno Duadji. Di antara aktivitas Susno, foto-foto di tengah sawah menjadi perbincangan netizen. Dalam foto, pria kelahiran Pagar Alam, 1 Juli 1954, itu memegang cangkul layaknya petani.

Sejak purna tugas sy lbh banyak di kampung halaman bertani ngerjakan lahan warisan orang tua,; kebun, sawah, dan pekarangan, sedikit kolam ikan. sawah ini adalah warisan org tua saya yg juga petani, luasnya tidak seberapa. sekarang saya garap sendiri, benaran loh !!! demikian penjelasan dalam akun tersebut.

Sawah ini adalah warisan orangtua saya yang juga petani, luasnya tidak seberapa. Sekarang saya garap sendiri, benaran loh! tulis Susno lewat akun Facebook miliknya.

Lewat profesinya saat ini, Susno mengaku lebih memahami kesulitan yang dialami para petani, mulai harga gabah saat musim panen yang tidak sebanding dengan ongkos produksi, seperti ongkos garap, pupuk, obat-obatan, dan benih. Bukan subsidi yang kami harap, tapi harga beras dan gabah yang harus sebanding dengan ongkos produksi, ungkapnya. (MDO)

Selain itu, ada foto Susno ketika menghadiri kegiatan bersama sejumlah elite PDI Perjuangan. Dalam foto itu, Susno memakai baju merah senada dengan elite PDI-P. Susno sebelumnya mengakui sempat berbicara dengan Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Ahmad Basarah. Meski belum lugas, Susno mengakui ingin menjadi kepala daerah.

Cicak vs Buaya

Karier Susno di Polri cukup mentereng. Terakhir, lulusan Akademi Polisi tahun 1977 itu menjabat Kepala Bareskrim Polri. Perseteruan antara KPK dan Polri atau dikenal dengan istilah Cicak vs Buaya pun muncul ketika Susno menjabat Kabareskrim.

Kariernya di Korps Bhayangkara lalu terhenti setelah terseret kasus korupsi. Ia dipecat dari jabatan Kabareskrim. Dari pengadilan tingkat pertama di PN Jakarta Selatan hingga putusan kasasi, Susno dianggap terbukti korupsi. Ia divonis hukuman 3 tahun 6 bulan penjara. Susno juga harus membayar uang pengganti senilai Rp 4,2 miliar.

Susno Duadji terbukti menerima suap Rp 500 juta dari pengacara Haposan Hutagalung melalui Sjahril Djohan dalam penanganan perkara PT Salmah Arowana Lestari. Susno juga terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat Kepala Polda Jabar dengan memerintahkan pemotongan dana pengamanan Pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat pada 2008 untuk penggunaan yang tidak semestinya. Majelis hakim menilai, perbuatannya tersebut merugikan negara sebesar Rp 8,1 miliar.

Eksekusi putusan Mahkamah Agung terhadap Susno juga sempat diwarnai drama. Susno sempat menolak dieksekusi, hingga akhirnya menyerah dan ditahan di Lembaga Permasyarakatan Klas II Cibinong, Jawa Barat.

Pilkada Sumsel

Setelah bebas dan menjadi warga sipil, Susno mengincar jabatan gubernur Sumatera Selatan dalam Pilkada 2017. Namun, sebelum memutuskan sikap, Susno lebih dulu melihat hasil survei elektabilitasnya dan calon lain. Saya tentu akan melihat dulu hasil survei. Kalau hasilnya elektabilitas kita tinggi, maka insya Allah kita akan maju, kata Susno seperti dikutip Tribun Sumsel.

Karena kalau hasil survei tinggi berarti rakyat Sumsel mendukung penuh. Tapi kalau hasilnya jelek, untuk apa dipaksakan maju, tambah mantan Wakil Ketua PPATK itu.

Wakil Ketua Fraksi PDI Perjuangan Hendrawan Supratikno sebelumnya menyebut bahwa pertemuan Basarah dengan Susno membicarakan prosedur pemilihan kepala daerah. Hanya pembicaraan biasa, terkait dengan prosedur pencalonan dalam pilkada melalui jalur politik, kata Hendrawan.

Ia menambahkan, keduanya juga banyak membicarakan pembangunan di Sumatera Selatan. Bagus, kan? Dalam era otonomi daerah seperti sekarang, daerah sangat membutuhkan kualitas kepemimpinan yang melayani rakyat, tutur Hendrawan. o kmp