Senin, 13 Juni 2016

Kasus Suap, KPK Panggil Empat Anggota DPR Fraksi PKB

Ist.
Beritabatavia.com -
Sebanyak empat anggota Komisi V DPR Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dipanggil oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap proyek di Kementerian PUPR. Mereka Mohammad Toha, Musa Zainudin, Fathan, dan Alamudin Dimyati Rois.

"Mereka akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka AHM (Amran Hi Mustari)," kata Plh Kabiro Humas KPK, Yuyuk Andriati saat dikonfirmasi, Jakarta, Senin (13/6/2016).

Empat politikus PKB itu diduga kuat mengetahui atau terlibat dalam kasus suap yang sudah menjerat koleganya di Komisi V yakni Damayanti Wisnu Putranti dan Budi Supriyanto. Terlebih nama mereka pernah disebut-sebut ikut menerima uang oleh saksi di persidangan.

Pada persidangan terdakwa Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama, Abdul Khoir, Musa Zainuddin disebut terima suap hingga Miliaran Rupiah terkait proyek pembangunan jalan di Maluku. Musa disebut menyetujui dana aspirasinya sebesar Rp104,7 miliar disalurkan untuk proyek pembangunan atau rekonstruksi jalan di Maluku dan Maluku Utara, serta menyepakati Abdul Khoir dan Aseng sebagai pelaksana proyek.

Adapun suap proyek Kementerian PUPR ini terbongkar ketika PT Windu Tunggal Utama Abdul Khoir, Damayanti, Dessy serta Julia , ditangkap KPK pada 13 Januari 2016 lalu. Setelah diperiksa intensif, mereka kemudian ditetapkan menjadi tersangka. Damayanti disangka telah menerima suap dari Abdul Khoir. Suap bertujuan agar perusahaan yang dikelola Khoir dapat menjadi pelaksana proyek pembangunan jalan Kementerian PUPR di Ambon, Maluku.

Dalam perkembangannya, kasus ini menjerat anggota Komisi V lainnya. Legislator asal Golkar Budi Supriyanto sempat bernaung di Komisi V menjadi tersangka KPK pada 2 Maret lalu.
Damayanti diduga dijanjikan uang hingga SGD404 ribu oleh Abdul Khoir. Dari uang itu, Budi menerima bagian sebesar SGD305 ribu. Sementara, sisanya dibagi tiga antara Damayanti, Dessy dan Julia.

Anggota Komisi V DPR RI Andi Taufan Tiro dan Kepala Balai Badan Pembangunan Jalan Nasional IX wilayah Maluku dan Maluku Utara Amran HI Mustary kemudian juga ditersangkakan. Keduanya juga diduga menerima suap dari Abudl Khoir. Dari para tersangka ini, baru Abdul Khoir yang telah disidangkan. Dia didakwa memberi suap kepada pejabat di Kementerian PUPR dan sejumlah anggota Komisi V.

Total uang suap yang diberikan Abdul sebesar Rp21,38 miliar, SGD1,67 juta, dan USD72,7 ribu. Suap diberikan oleh Abdul bersama-sama dengan Komisaris PT Cahaya Mas Perkasa So Kok Seng alias Aseng dan Direktur PT Sharleen Raya (JECO Group) Hong Arta John Alfred. o kay





Berita Lainnya
Jumat, 28 Desember 2018
Kamis, 20 Desember 2018
Rabu, 19 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Jumat, 14 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Senin, 10 Desember 2018
Minggu, 09 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Kamis, 06 Desember 2018