Senin, 13 Juni 2016

Hendardi :Perpu Kebiri Masalah Serius Jokowi

Hendardi :Perpu Kebiri Masalah Serius Jokowi

Beritabatavia.com - Berita tentang Hendardi :Perpu Kebiri Masalah Serius Jokowi

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No 1 tahun 2016 yang memuat hukuman kebiri menuai pro kontra. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu ...

Ist.
Beritabatavia.com - Peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perpu) No 1 tahun 2016 yang memuat hukuman kebiri menuai pro kontra. Presiden Jokowi mengeluarkan Perpu No 1 tahun 2016 menjadi   perubahan kedua UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

Sayangnya, Perpu tersebut mendapat penolakan yang berisi  hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) secara tegas menolak untuk menjadi eksekutor hukuman suntik kebiri lantaran tak sesuai dengan kode etik kedokteran.

Bahkan Komnas Anak menyebut Perpu tersebut bakal tidak berguna, karena tidak bisa dieksekusi. "Belum ada predator yang dikebiri tapi regulasi kebiri sudah lemah syahwat duluan," ujar Ketua Bidang Pemenuhan Hak Anak Komnas Anak, Reza Indragiri Amriel, kepada wartawan, Senin (13/6).

Ia tak sependapat jika hukuman pemberian zat kimia pada organ vital itu bisa mematikan nafsu pelaku dalam konteks seksual. Sebaliknya, kebiri jutsru bisa menimbulkan efek brutalisasi dari para pelaku tersebut.

Penolakan terhadap Perpu No 1 tahun 2016, dan sekaligus dukungan atas penolakan IDI sebagai eksekutor juga datang dari Setara Institute.

"Saya mendukung penolakan IDI atas hukuman kebiri bukan hanya untuk pelaku anak di bawah umur tapi juga untuk semua pelaku," kata Ketua Setara Institute, Hendardi, Senin (13/6).

Menurut Hendardi, hukuman Kebiri adalah jenis corporal punishment atau physical punishment atau hukuman badan ala jahiliyah. Hukuman jenis ini  bertentangan dengan hak asasi manusia karena masuk kategori kejam, inhuman, dan merendahkan martabat manusia yang artinya menabrak instrumen internasional, konstitusi, dan undang-undang kita, seperti UU HAM, UU Ratifikasi Konvensi  Anti Penyiksaan, dan lain-lain.

Jadi, Hendardi melanjutkan, penolakan IDI itu, didasarkan atas  kemanusiaan dan sejalan dengan penolakan segala jenis hukuman badan yang tidak manusiawi yang juga ditentang oleh hukum HAM.

"Perppu nomor 1/2016 ini pasti akan menjadi persoalan serius Presiden Jokowi di forum internasional," tegasnya.

Sesungguhnya lanjut Hendardi, akan lebih bermanfaat Jokowi  memprioritaskan pembahasan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dibanding mendengarkan masukan kelompok-kelompok yang gemar dengan kampanye anti HAM yang hanya haus pencitraan untuk memberlakukan Perppu tersebut. Sebaiknya DPR menghentikan pembahasan Perppu tersebut. O son



Berita Lainnya
Senin, 27 Mei 2019
Sabtu, 25 Mei 2019
Kamis, 23 Mei 2019
Selasa, 21 Mei 2019
Minggu, 19 Mei 2019
Sabtu, 18 Mei 2019
Jumat, 17 Mei 2019
Kamis, 16 Mei 2019
Rabu, 15 Mei 2019
Selasa, 14 Mei 2019
Senin, 13 Mei 2019
Senin, 13 Mei 2019