Tito, Tahta & Kendala

Beritabatavia.com - Pengajuan Komisaris Jenderal (Komjen) Tito Karnavian sebagai calon tunggal Kapolri menggantikan Jenderal Badrodin Haiti,oleh Presiden Jokowi menuai pro kontra.

Sebagian masyarakat menyambut dan mendukung pencalonan Komjen Tito untuk menduduki kursi tahta Tri Bharata satu (TB1) sebutan untuk Kapolri.Disisi lain, ada juga yang menolak bahkan melayangkan gugatan seperti yang dilakukan Masyarakat Pemerhati Kepolisian (Mapol). Mereka menggugat Presiden Jokowi karena pencalonan Tito Karnavian tidak melalui prosedur yang berlaku.

Dibagian lain juga, mendesak Komjen Tito Karnavian menjelaskan pengakuan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) bahwa dirinya berani karena ada beking yaitu Tito Karnavian saat itu sebagai Kapolda Metro Jaya.

Tito Karnavian juga diminta menjelaskan sikap dan kebijakannya sehingga ribuan personil Polda Metro Jaya berada di garda depan saat Ahok melakukan penggusuran di sejumlah wilayah seperti Kalijodo. Serta  informasi dana pengamanan penggusuran yang berasal dari sebuah perusahaan property. Sehingga Tito disebut tidak pro rakyat.

Pro kontra yang terus  bergulir,merupakan dinamika dalam proses suksesi kepemimpinan di tubuh Polri. Sekaligus tantangan dari eksternal yang harus dihadapai oleh calon Kapolri Tito Karnavian.

Selain itu, Tito Karnavian juga akan berhadapan dengan puluhan bahkan ratusan seniornya lulusan AKPOL 1982,1983,1984,1985 dan 1986. Apalagi beberapa diantaranya sudah menyandang pangkat Komisaris Jenderal (Komjen) dan Inspektur Jenderal (Irjen) serta Brigadir Jenderal (Brigjen).

Posisi Tito sebagai junior menjadi permasalahan internal, yang justru potensi menjadi kendala serius saat memimpin Polri. Meskipun, banyak pihak yang tidak meragukan kemampuan,kompentensi, skill dan syarat-syarat lainnya yang dimiliki Tito.

Tetapi, sedikit yang paham, bahwa secara  physikologis, Tito akan terganggu atau kurang merasa nyaman, saat memimpin seniornya. Kemungkinan, pertimbangan gangguan physikologis itulah yang belum diperhitungkan saat memilih Komjen Tito Karnavian untuk menggantikan Jenderal Badrodin Haiti.

Senioritas dikalangan perwira Polri atau TNI merupakan tradisi yang dijunjung tinggi sejak menjalani pendidikan di akademi hingga bertugas sebagai anggota Polri maupun TNI.

Hingga saat ini,para alumni AKPOL dan AKMIL masih memegang teguh tradisi bahwa memerintah senior adalah bentuk sikap yang tidak sopan. Bahkan,dalam aktivitas sehari-hari para  alumni itu, nyaris tidak pernah terjadi seorang junior  memerintah senior.

Dapat dipastikan,dan sulit dibantah, bahwa perasaan kurang nyaman akan membelit hati dan pikiran Tito Karnavian jika DPR RI menyetujuinya sebagai Kapolri. Padahal, seorang Kapolri maupun Panglima TNI, harus bebas dari rasa sungkan,segan, maupun perasaan tidak nyaman.

Kondisi yang akan dialami Tito Karnavian, tentu  menjadi potensi untuk melemahkan kepemimpinannya. Kemudian secara otomatis akan berdampak pada kinerjanya.Inilah menjadi beban sekaligus tantangan terberat yang akan dihadapi Tito Karnavian saat menjadi Kapolri nanti.

Konstitusi memberikan amanat, tugas dan tanggungjawab kepada Polri untuk memelihara keamanan dan ketertiban ,melayani,melindungi, mengayomi masyarakat sekaligus sebagai aparat penegak hukum.

Pertanyaannya, apakah dengan tugas dan tanggungjawab yang diamanatkan konstitusi dapat terlaksana , jika pemimpinnya berada dalam kondisi kurang nyaman ?

Sejatinya Kapolri yang memimpin kurang lebih 450.000 personil, harus bebas dari rasa kurang nyaman. Agar semua kemampuan intelektual dan operasional yang dimilikinya, serta kebijakannya bisa di implementasikan dengan baik. O Edison Siahaan