Jumat, 16 September 2016

Menteri Kesehatan Usut Aliran Uang Rp 800 Miliar ke Dokter

Ist.
Beritabatavia.com -
Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Djuwita F. Moeloek mengaku belum mengetahui mengenai informasi adanya aliran uang dari perusahaan farmasi kepada dokter. Bahkan ia mengaku baru mengetahui informasi tersebut dari pemberitaan di media massa. “Saya baru tahu dari running text,” kata Nila di kantor Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Jumat, 16 September 2016.

Nila mengatakan belum ada laporan resmi yang masuk ke Kementerian Kesehatan terkait temuan tersebut. Tapi, kata dia, tidak lazim jika ada dokter yang menerima uang dari perusahaan farmasi. Ia juga mengatakan lembaganya tengah menelusuri laporan terkait aliran uang dari perusahaan farmasi kepada dokter tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo yang pertama kali membeberkan adanya aliran uang dari perusahaan farmasi kepada dokter ini, Kamis kemarin. Agus mengatakan KPK menerima laporan ada sebuah perusahaan farmasi yang mengirim uang hingga Rp 800 miliar kepada dokter selama tiga tahun terakhir. Laporan itu diterima KPK dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Menurut Agus, laporan pemberian uang itu hanya dari satu perusahaan farmasi dari sekian banyak perusahaan farmasi. Ia juga mengatakan perusahaan farmasti itu tidak terlalu besar. Agus menilai laporan tersebut belum mencerminkan keseluruhan perusahaan farmasi.

Pengeluaran pabrik farmasi itu mencerminkan besarnya belanja kesehatan. Menurut Agus, berdasarkan penelitian lembaganya, belanja kesehatan Indonesia mencapai angka 40 persen. Padahal belanja kesehatan di negara lain cenderung rendah, seperti di Jepang yang hanya 19 persen dan Jerman sebesar 15 persen.

Temuan PPATK itu sejalan dengan hasil investigasi majalah Tempo yang menguak dugaan praktek gratifikasi di dunia kedokteran. Akhir 2015 lalu, majalah Tempo membongkar dugaan praktik kolusi antara perusahaan farmasi Interbat dengan sekitar 2.000 dokter dengan judul tulisan "Fulus Diskon Perusahaan Obat".

Hasil investigasi itu, angka transaksi perdagangan obat menembus Rp 69 triliun. Tempo menemukan angka tersebut diduga terkerek karena perusahaan farmasi mengeluarkan banyak uang untuk dokter, klinik, dan rumah sakit. Tujuannya, agar obat perusahaan itu ditulis oleh dokter ketika membuat resep. Nilai uang yang diduga dikeluarkan Interbat untuk dokter, klinik, maupun rumah sakit mencapai puluhan miliaran rupiah.

KPK dan Kementerian Kesehatan menyikapi hasil investigasi tersebut. Kedua lembaga membuat kesepakatan yang isinya mengatur lebih rinci apa saja yang boleh dan tidak boleh diterima oleh dokter dari perusahaan farmasi. Meski ada kerja sama ini, Nila mengatakan seorang dokter boleh menerima hadiah dari perusahaan obat bila ditujukan untuk pengembangan kemampuan dokter, misalnya untuk kegiatan penelitian. o tmp




Berita Lainnya
Sabtu, 29 Desember 2018
Jumat, 28 Desember 2018
Kamis, 20 Desember 2018
Rabu, 19 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Jumat, 14 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Senin, 10 Desember 2018
Minggu, 09 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018