Senin, 19 September 2016

Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PKS Diperiksa KPK

Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PKS Diperiksa KPK

Beritabatavia.com - Berita tentang Wakil Ketua Komisi V DPR Fraksi PKS Diperiksa KPK


KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Senin (19/9), memeriksa Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia. Politikus PKS itu diperiksa ...

Ist.
Beritabatavia.com -
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Senin (19/9), memeriksa Wakil Ketua Komisi V DPR Yudi Widiana Adia. Politikus PKS itu diperiksa terkait kasus suap proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). "Yang bersangkutan akan dimintai keterangan sebagai saksi untuk tersangka ATT (Andi Taufan Tiro)," kata Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Senin (19/9)

Ini bukan pertama kali Yudi berhadapan dengan penyidik KPK. Pada 12 April lalu, dia juga dipanggil lembaga antikorupsi untuk dimintai keterangan untuk tersangka Damayanti Wisnu Putranti. Selain Yudi, KPK juga memanggil pegawai negeri sipil Balai Pelaksanaan Jalan Nasional IX Rizal Hafel dan Abdul Hamid Payapo alias Mito, Direktur Utama PT Hijrah Nusatama H. Hadiruddin Haji Saleh, serta Direktur CV Gema Gamahera Aunurofiq Kemhay. "Mereka diperiksa untuk tersangka AHM (Ahmad Hi Mustary)," jelas Yuyuk.

Rizal adalah PNS pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Maluku Utara BPJN IX. Sementara itu, Abdul Hamid adalah pejabat pembuat komitmen pada pelaksanaan jalan Pulau Halmahera 4 pada Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Provinsi Maluku Utara BPJN IX.

Keduanya diduga tahu banyak permainan Ahmad Hi Mustary yang merupakan kepala BPJN IX. Namun, KPK belum mau membuka apa yang dicecar penyidik kepada para saksi. "Yang pasti seseorang diperiksa sebagai saksi karena keterangannya dibutuhkan penyidik," ujar Yuyuk.

Sejumlah anggota DPR diduga telah menerima suap dari Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama Abdul Khoir. Suap diberikan agar para wakil rakyat menyalurkan dana aspirasinya untuk pembangunan jalan di Maluku melalui Kementerian PUPR.

Anggota Dewan yang jadi tersangka penerima suap adalah Damayanti Wisnu Putranti, Budi Supriyanto dan Andi Taufan Tiro dari Komisi V DPR. Selain itu, Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional IX Maluku dan Maluku Utara Amran Hi Mustary serta dua kolega Damayanti: Julia Prasetyarini dan Dessy Ariyanti Edwin juga jadi pesakitan.

Julia dan Dessy sudah divonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 2 bulan kurungan. Sementara itu, Abdul Khoir selaku pemberi suap dihukum 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 5 bulan kurungan. o mio

Berita Lainnya
Selasa, 12 Maret 2019
Senin, 11 Maret 2019
Sabtu, 09 Maret 2019
Rabu, 06 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Rabu, 27 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019
Minggu, 24 Februari 2019
Kamis, 21 Februari 2019