Jumat, 04 November 2016

Gelapkan Dana BPHTB Rp 1,5 milyar, Polda Tahan Kasie Hak & Pendaftaran Tanah Batam

Ist.
Beritabatavia.com - Batam-Diduga telah menggelapkan Rp 1,5 milyar Bea Perolehan Hak atas Tanah & Bangunan (BPHTB), Kepala seksie Hak dan Pendaftaran Tanah – Kantor Pertanahan Kota Batam, Bambang Supryadi, akhirnya ditahan oleh Ditreskrimsus Polda Kepri mulai Kamis (3/11).

Direktur Reserse Kriminal Khusus –Polda Kepri, Kombes Pol. Budi Suryanto, mengatakan, surat perintah penahanan tersangka sudah ditandatangani pada Rabu, (2/11).

Menurutnya, berdasarkan hasil pemeriksaan tim penyidik, dana BPHTB yang diterima dari perusahaan pemilik tanah di Batam Center tidak disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Tersangka diduga telah menggelapkan untuk menguntungkan atau memperkaya diri sendiri atau kelompoknya selama ini. Kemungkinan juga ada pungli lain yang dilakukan tersangka selama ini di Kantor Pertanahan Kota Batam terhadap orang-orang yang mengurus tanah atau sertifikat.
 
“Penyidikan masih akan terus dikembangkan,” kata Kombes Budi Suryanto.
 
Dikatakan, penggelapan dana BPHTB dapat dilakukan oleh tersangka karena pembayaran BPHTB di Kantor Pertanahan Batam belum terintegrasi dengan Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kota Batam, seperti di Kabupaten/ Kota lainnya di Kepri. Hal itulah diduga menjadi peluang bagi tersangka untuk melakukan penggelapan.

Namun secara terpisah, Kasubdit III Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)-Ditreskrimsus Polda Kepri,  AKBP Arief Budiman, belum bisa memastikn lamanya penggelapan dana BPHTB dilakukan tersangka. “Tunggulah kami dalami dulu pada penyidikan nanti,” ujarnya saat di konfirmasi wartawan.

Tetapi,dia tidak membantah kemungkinan adanya tersangka lain yang ikut serta menggelapkan Penerimaan Negara Bukan Pajak itu. AKBP Arief Budiman,  mengungkapkan, dana Rp 1,5 milyar itu hasil pembayaran untuk negara dari PT.Karimun Pinang Jaya beberapa waktu lalu, atas hasil lelang 12,5 hektar tanah di Pengadilan Negeri Batam.

Dari harga tanah sitaan negara dan dimenangkan oleh PT.Karimun Pinang Jaya seharga Rp 31 milyar, perusahaan bersangkutan diwajibkan bayar dana BPHTB untuk negara di Kantor Pertanahan Kota dalam pengurusan bea-balik nama tanah dan sertifikat.Ternyata tidak disetorkan tersangka Bambang ke negara, diduga malah digelapkan untuk memperkaya diri. O Parlyn Manungkalit                                                                                                    


Berita Lainnya
Jumat, 28 Desember 2018
Kamis, 20 Desember 2018
Rabu, 19 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Jumat, 14 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Senin, 10 Desember 2018
Minggu, 09 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Kamis, 06 Desember 2018