Kapolri Pelajari Orasi Makar Fahri Hamzah

Beritabatavia.com - Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian menyatakan pihaknya mempelajari soal orasi Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Fahri Hamzah saat aksi unjuk rasa 4 November 2016. Ya kami pelajari apakah itu bisa masuk ke dalam Pasal Makar. Kalau masuk ke dalam Pasal Makar ya kami proses hukum, prinsipnya begitu, kata Tito seusai menghadiri acara Pengarahan Presiden Joko Widodo kepada jajaran Polri di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK) Jakarta, Selasa (8/11/2016).

Terkait aktor politik yang terlibat dalam aksi unjuk rasa itu, Tito menyatakan, jika mereka turun hanya untuk demo tidak masalah. Itu hak sebagai warga negara kebebasan berekspresi tetapi saat ekspresi itu kalau mengucapkan kata-kata berbau makar, tidak boleh karena itu inkonstitusional, tuturnya.

Tito juga mengembangkan kasus 5 orang yang ditangkap pada Senin (7/11) malam oleh petugas Polda Metro Jaya diduga sebagai perusuh saat aksi unjuk rasa pada Jumat (4/11) malam. Ada 5 orang yang ditangkap dan diproses saat ini, karena dalam foto-foto mereka ada yang melalukan penyerangan terhadap petugas, katanya.

Pihaknya juga akan mengembangkan apakah 5 orang yang ditangkap itu ada kaitannya dengan tokok-tokoh yang menyuruh mereka melakukan kekerasan. Karena kalau kita lihat demo itu awalnya aman baru kemudian malamnya dari sisi yang sebelah kanan (Monas, red) terjadi serangan-serangan terhadap petugas, katanya.

Wakil ketua DPR Fahri Hamzah berpidato di depan ribuan peserta demonstrasi 4 November meyakinkan ada dua cara menjatuhkan Presiden Jokowi. Dalam rekaman pidato yang rekamannya banyak beredar di media sosial termasuk di laman audio soundcloud.com serta diliput berbagai media cetak dan televisi, Fahri menuduh Presiden lakukan pelanggaran berkali-kali, antara lain menghina ulama dan mencaci maki simbol-simbol Islam.

Saudara Presiden Jokowi melanggar berkali-kali. Setidak-tidaknya dia telah tidak memberikan rasa nyaman, rasa nyaman kepada hati Umat Islam, menghina ulama, mencaci maki simbol-simbol Islam, membiarkan orang yang non-Muslim menghina simbol-simbol agama kita. Tiba-tiba sekarang takbir mau dikriminalisasi, orang-orang bertakbir mau dianggap teroris. paparnya dalam pidato.

Fahri tak membeberkan bukti-bukti atas tuduhannya itu, termasuk kapan dan di mana Presiden pernah menghina ulama, siapa ulama yang dihina, dan simbol-simbol Islam mana yang dicaci Presiden. Juga tak disebutkan apa dasarnya penyeru takbir di Indonesia bisa menjadi tersangka teroris, atau kapan dan di mana kasus itu penah terjadi.

Di akhir pidatonya, Fahri mengatakan ada dua cara menjatuhkan Presiden Jokowi. Kita kalau mau memutuskan bagaimana cara menjatuhkan presiden, ada dua caranya. Sebagai pimpinan dewan saya akan memberitahu cara yang legal, ini bukan jalan revolusi, kata Fahri.

Seorang presiden ketika terbukti melanggar konstitusi dia langsung bisa kita galang hak menyatakan pendapat bahwa presiden telah melakukan tindakan tercela melanggar konstitusi. Dengan tanggapan hak menyatakan pendapat seorang presiden bisa dijatuhkan melalui sidang impeachment di Mahkamah Konstitusi. Itu jalur parlemen ruangan. Tapi kalau di jalur parlemen jalanan, Habib Rizieq yang lebih banyak tahu, ujarnya, merujuk kepada ketua atau imam besar organisasi massa Front Pembela Islam (FPI).

Sebelumnya, sejumlah organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan mahasiswa berunjuk rasa menuntut proses hukum penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI Jakarta (non aktif) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok di sekitar Silang Monas Jakarta pada Jumat (4/11).

Awalnya, aksi berjalan damai namun selepas shalat Isya ada massa yang anarkis, sehingga petugas melepaskan tembakan gas air untuk membubarkan konsentrasi pengunjuk rasa. Akibat kerusuhan itu sebanyak 350 orang dari aparat gabungan dan massa pengunjuk rasa terluka dan 21 kendaraan hancur dirusak massa. o bbs