Kamis, 01 Desember 2016

Ancaman Keberagaman Tidak Datang Tiba-Tiba

Ist.
Beritabatavia.com - Ancaman terhadap kemajemukan bukan datang tiba-tiba, tetapi dampak dari pengabaian para penyelenggara negara merumuskan kebijakan dan memberikan keteladanan yang kondusif untuk menguatkan keberagaman.

Hal itu disampaikan Ketua Setara Institute, Hendardi, dalam siaran pers yang diterima, Kamis ( 1/12) sehari menjelang aksi damai yang akan digelar, Jumat (2/12) di Monas, Jakarta.

Menurutnya, langkah TNI mengambil prakarsa yang seolah-olah menyelamatkan kemajemukan, secara normatif dapat dibenarkan, meskipun secara prinsip dapat saja dipersoalkan. Karena TNI bukanlah satu-satunya tempat bergantung, sebab TNI adalah alat pertahanan.

“Namun hal ini dapat dimaklumi karena elemen pemerintah dan partai politik gagal mengambil peran nyata mengatasi persoalan,” kata Hendardi.

Dijelaskan, berbagai kecemasan dan ketegangan sosial justru telah efektif digunakan oleh TNI sebagai cara untuk memupuk supremasi TNI di hadapan rakyat.Bahwa seolah-olah TNI yang paling mampu mengatasi persoalan, sehingga memupuk legitimasi untuk TNI mengambil peran sosial politik lebih dari sekadar alat pertahanan.

Hendardi mengingatkan, langkah-langkah ini adalah satu paket dengan keinginan TNI untuk hadir dalam mengatasi berbagai aksi yang mengganggu keamanan dan terorisme yang merupakan domain institusi Polri.  Apalagi ancaman terhadap kemajukan bukan datang tiba-tiba, tetapi dampak dari pengabaian para penyelenggara negara merumuskan kebijakan dan memberikan keteladanan yang kondusif bagi menguatnya keberagaman.

“Kita membutuhkan persatuan dan kesatuan yang genuine dan kokoh bukan sekedar seremonial persatuan dan kesatuan sebagaimana diprakarsai TNI pada Rabu 30 Nopember 2016 kemarin,” ujar Hendardi.
 
Menurutnya, kamuflase prakarsa aksi semacam itu sesungguhnya hanyalah obat penawar generik yang tidak akan memperkokoh kemajemukan sesungguhnya. Kerja merawat kemajemukan harus dimulai dari penegakan hukum atas mereka yang mengancam kemajemukan itu sendiri.

Perlu diingat, kata Hendardi,  merawat kemajemukan adalah tugas utama pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah.Karena itu, Jokowi harus memimpin pemulihan kemajemukan yang terkoyak ini secara lebih komprehensif dan berkelanjutan. Jokowi tidak boleh membiarkan merebaknya bentuk dan prakarsa kelompok-kelompok tertentu mengibarkan persatuan dan kesatuan seremonial dan  imitasi yang hanya menguras energi  serta membuat bingung publik. O son

Berita Lainnya
Senin, 24 Desember 2018
Jumat, 21 Desember 2018
Selasa, 18 Desember 2018
Senin, 17 Desember 2018
Sabtu, 15 Desember 2018
Selasa, 11 Desember 2018
Jumat, 07 Desember 2018
Kamis, 06 Desember 2018
Rabu, 05 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Selasa, 04 Desember 2018
Kamis, 29 November 2018