Selasa, 17 Januari 2017

Presiden Jokowi Tak Ingin Pemberantasan Pungli Kendur

Presiden Jokowi Tak Ingin Pemberantasan Pungli Kendur

Beritabatavia.com - Berita tentang Presiden Jokowi Tak Ingin Pemberantasan Pungli Kendur

PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran aparat penegak hukum terus menggencarkan pemberantasan pungutan liar (pungli) di lingkungan ...

Ist.
Beritabatavia.com - PRESIDEN Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran aparat penegak hukum terus menggencarkan pemberantasan pungutan liar (pungli) di lingkungan pemerintahan dan swasta, terutama pada sentra pelayanan publik. Pemerintah berikhtiar menghadirkan pelayanan berkualitas yang tidak merugikan masyarakat.
 
"Saya minta pemberantasan pungli tak boleh kendur, tidak boleh berhenti, harus dikerjakan sehingga rakyat dapatkan dampak positifnya," kata Presiden Joko Widodo saat membuka rapat terbatas soal lanjutan pembahasan reformasi hukum di Kompleks Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
 
Jokowi menekankan, pemberantasan pungli harus diikuti dengan pembenahan yang bersifat sistemik. "Artinya, setelah kita menyelesaikan pungli, perbaikan sistemnya harus masuk, pembenahan sistemnya harus masuk," kata dia.
 
Selain itu, kata Presiden, pemberantasan pungli harus jadi pintu masuk agar layanan publik semakin cepat, baik, berkualitas. Presiden mencontohkan pelayanan di Kepolisian. Presiden meminta percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan SIM, STNK, BPKB, SKCK dan penanganan tilang. "Memperluas pelayanan berbasis online agar pembayaran non-tunai melalui perbankan segera kita terapkan," kata Presiden.
 
Mantan Gubenur DKI Jakarta itu menegaskan, reformasi hukum tidak hanya sisi hilir. Namun juga ke hulu, berupa pembenahan aspek regulasi, dan aspek prosedur. "Saya minta penataan regulasi jadi prioritas reformasi hukum kali ini," kata dia.
 
Dicontohkan pelayanan di institusi Polri harus makin berkualitas dan baik. Disebutkan, pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM), Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) harus ditingkatkan pelayanannya. "Penanganan tilang harus makin baik. Memperluas pelayanan berbasis online. Kita harus terapkan pembayaran nontunai melalui perbankan," kata Presiden Jokowi.

Rapat terbatas ini dihadirin sejumlah menteri, di antaranya Menteri Polhukam Wiranto, Kepala BNPT Suhardi Alius, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani. o tot

Berita Lainnya
Selasa, 05 Maret 2019
Senin, 04 Maret 2019
Sabtu, 02 Maret 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019
Minggu, 24 Februari 2019
Jumat, 22 Februari 2019
Rabu, 20 Februari 2019
Selasa, 19 Februari 2019
Selasa, 19 Februari 2019
Senin, 18 Februari 2019