Senin, 30 Januari 2017

DKN Harus Miliki Program Efektif Cegah Tindakan Intoleran

DKN Harus Miliki Program Efektif Cegah Tindakan Intoleran

Beritabatavia.com - Berita tentang DKN Harus Miliki Program Efektif Cegah Tindakan Intoleran

Setara Institute mendesak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) harus dilanjutkan dengan program yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan ...

Ist.
Beritabatavia.com - Setara Institute mendesak pembentukan Dewan Kerukunan Nasional (DKN) harus dilanjutkan dengan program yang efektif untuk mencegah tindakan-tindakan intoleran terhadap kebebasan beragama dan berkayakinan di bumi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
 
Ketua Setara Institute, Hendardi mengatakan, kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia pada 2016 menunjukkan supremasi intoleransi yang dipicu oleh meluasnya tindakan-tindakan intoleran aktor masyarakat dan pemerintah daerah yang belum optimal memberikan jaminan kebebasan serta ketegasan sikap pada kelompok intoleran.

"Meluasnya intoleransi menyeret institusi-institusi negara pada situasi dilematis dan cenderung menerapkan politik koeksistensi," kata Hendardi, dalam siaran persnya,Senin (30/1).

Menurutnya, sebagai garda depan aparat keamanan seringkali vis a vis dengan masyarakat, karena itu Polri seringkali menjadi institusi yang terkena dampak dan tuduhan pembiaran. Sebagai hilir dari persoalan keamanan, tidak bisa dielakkan bahwa posisi Polri sebagai representasi state actor dalam hukum HAM, maka Polri menjadi salah satu institusi yang sering memperoleh tuduhan pelanggaran.

Namun demikian, lanjut Hendardi,  di awal 2017, sejumlah kepala daerah, institusi Polri, dan lembaga kepresidenan telah mulai menunjukkan sikap tegasnya pada pembelaan kemajemukan.

Bahkan, Presiden Jokowi berencana membentuk Dewan Kerukunan Nasional, meski masih kontroversial. Sementara Polri, melalui sejumlah Kapolda telah menunjukkan langkah pemulihan supremasi hukum dan konstitusi dengan komitmen menegakkan hukum atas
kelompok intoleran.

Dukungan Kapolri pada Polda-Polda tersebut merupakan momentum bagi masyarakat sipil untuk juga memberikan dukungan terbuka pada institusi Polri, pemerintah daerah, pemerintah pusat untuk secara terus menerus menjaga momentum ini untuk memperkuat kemajemukan. O son


Berita Lainnya
Jumat, 31 Mei 2019
Selasa, 28 Mei 2019
Senin, 27 Mei 2019
Sabtu, 25 Mei 2019
Kamis, 23 Mei 2019
Rabu, 22 Mei 2019
Selasa, 21 Mei 2019
Jumat, 17 Mei 2019
Kamis, 16 Mei 2019
Selasa, 14 Mei 2019
Senin, 13 Mei 2019
Minggu, 12 Mei 2019