Senin, 20 Februari 2017

Pemerintah Pusat Tolak Solusi Efektif Atasi Kemacetan

Pemerintah Pusat Tolak Solusi Efektif Atasi Kemacetan

Beritabatavia.com - Berita tentang Pemerintah Pusat Tolak Solusi Efektif Atasi Kemacetan

Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor khususnya di Jakarta satu-satunya solusi efektif untuk ...

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) menilai moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor khususnya di Jakarta satu-satunya solusi efektif untuk mengatasi kemacetan hebat yang setiap hari terjadi.

Ironisnya, sejumlah kementerian di bawah Menko Perekonomian menolak  melakukan moratorium penjualan kendaraan bermotor, dengan alasan mengganggu sumber pendapatan Negara dari sektor industry otomotiv.  Sementara, berdasarkan data Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kemacetan di Jakarta menimbulkan kerugian masyarakat akibat pemborosan penggunaan bahan bakar mencapai sebesar Rp 65 triliun per tahun.

"Sebaiknya pemerintah pusat harus menekan kerugian masyarakat akibat kemacetan dengan melakukan moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor khususnya di Jakarta. Sebab pemicu utama kemacetan karena ruas dan panjang jalan tidak mampu menampung jumlah kendaraan yang tiap hari terus bertambah," kata Ketua Presidium ITW,Edison Siahaan, Minggu (19/2).

Edison menjelaskan, hasil dari penelusuran ITW terungkap, sesungguhnya ada kementerian yang setuju moratorium berjangka penjualan kendaraan bermotor di Jakarta. Tetapi sejumlah kementerian perekonomian menolak dengan alasan mengganggu pendapatan Negara. Padahal,kerugian masyarakat akibat kemacetan jauh lebih besar dari pendapatan Negara dari sektor industry otomotif.

Menurut Edison, penolakan moratorium oleh sejumlah kementerian perekonomian adalah bukti nyata ketidak pedulian pemerintah terhadap penderitaan masyarakat akibat kemacetan. Sekaligus isyarat bahwa pemerintah belum benar-benar memahami peran dan fungsi lalu lintas dalam membangun kesejahteraan masyarakat.
 
Dia mencontohkan, untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang diperlukan produktifitas. Untuk meningkatkan hasil produktifitas harus melakukan aktifitas yang  hampir semua aktifitas menggunakan lalu lintas, baik darat , laut maupun udara. Sehingga menjadi kewajiban pemerintah untuk mewujudkan keamanan,keselamatan,ketertiban,kelancaran (Kamseltibcar) lalu lintas. Tapi faktanya, lalu lintas khususnya kota-kota besar khususnya Jakarta dan sekitarnya,menjadi momok menakutkan bagi masyarakat.
Bahkan,kemacetan lalu lintas seperti terbiarkan menjadi komsumsi masyarakat sehari-hari. Padahal, kemacetan selain menimbulkan kerugian masyarakat yang cukup besar, juga dapat menimbulkan stroke, kontra  produktif dan banyak potensi masalah sosial lainnya, seperti gangguan psikologis masyarakat yang semuanya potensi mematikan produktifitas.

Edison memastikan, pembangunan transportasi angkutan umum yang canggih dan penambahan ruas jalan baik tol tidak akan efektif jika tidak disertai dengan pembatasan jumlah kendaraan hingga ideal dengan daya tampung ruas dan panjang jalan.

"Penyebab kemacetan karena tidak ada upaya pemerintah untuk mengontrol penjualan kendaraan bermotor," tegas Edison.

ITW mendesak pemerintah berani membuat kebijakan moratorium berjangka penjualan kendaraan di Jakarta. Setidaknya memperketat persyaratan untuk memiliki kendaraan seperti harus memiliki garasi. Sedangkan para produsen otomotiv diarahkan agar memasarkan produknya ke wilayah luar pulau Jawa. Sehingga kestabilan perusahaan dan tenaga kerja bisa terjaga.

" Kebijakan moratorium berjangka sangat efisien dan efektif. Sebab  tidak membutuhkan dana besar. Dampaknya hanya pada turunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)," ujar Edison.
 
ITW berharap, kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya berorientasi pada terwujudnya Kamseltibcar lalu lintas sebagai urat nadi kehidupan. Agar kemacetan tidak membuat urat nadi tersumbat, aliran darah tidak lancar sehingga memicu terjadinya stroke. O Iki

Berita Lainnya
Senin, 01 Juli 2019
Sabtu, 29 Juni 2019
Jumat, 28 Juni 2019
Rabu, 26 Juni 2019
Selasa, 25 Juni 2019
Senin, 24 Juni 2019
Jumat, 21 Juni 2019
Selasa, 18 Juni 2019
Senin, 17 Juni 2019
Sabtu, 15 Juni 2019
Rabu, 12 Juni 2019
Selasa, 11 Juni 2019