Selasa, 21 Februari 2017

Soal Ahok, Tak Ada Fatwa dari MA

Soal Ahok, Tak Ada Fatwa dari MA

Beritabatavia.com - Berita tentang Soal Ahok, Tak Ada Fatwa dari MA

MAHKAMAH AGUNG (MA) tidak dapat memberikan pendapat hukum atau fatwa terkait status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, ...

Ist.
Beritabatavia.com - MAHKAMAH AGUNG (MA) tidak dapat memberikan pendapat hukum atau fatwa terkait status Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Sebab, beberapa pihak telah menggugat Presiden Joko Widodo (Jokowi), karena tidak memberhentikan sementara Ahok.  Pernyataan itu tertulis dalam surat yang disampaikan Ketua MA Hatta Ali kepada Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Sebelumnya ada desakan publik agar Mendagri menonaktifkan Ahok karena mantan Bupati Belitung Timur itu telah ditetapkan sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama.
Mendagri hingga saat ini belum bisa memberhentikan Ahok karena di dalam Pasal 83 UU tentang Pemda diatur pemberhentian sementara dapat dilakukan jika kepala daerah tersebut dituntut hukuman pidana selama lebih dari lima tahun.

Sementara Ahok hingga saat ini didakwa dengan dua pasal alternatif yaitu Pasal 156 huruf a KUHP dengan hukuman paling lama lima tahun atau Pasal 156 KUHP dengan hukuman paling lama empat tahun.

Mendagri sejak awal menyatakan akan menunggu dakwaan Jaksa terlebih dulu. Seiring dengan itu Mendagri juga meminta pendapat hukum kepada MA ihwal permasalahan ini, hingga akhirnya MA dalam suratnya menyatakan tidak bisa memberikan pendapat hukumnya.

“Karena sedang ada proses pengadilan dan gugatan, jadi MA belum bisa memberikan pendapat. Saya sebagai Mendagri memahami sekali pendapat atau pernyataan MA,” kata Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, Selasa (21/2).

Dia berharap agar publik tak mempolemikkan fatwa MA itu. “Jadi tidak perlu jadi polemik. Dari foto surat MA yang ditandatangani langsung Ketua MA, Hatta Ali, MA memang tak menyampaikan pendapatnya. Oleh karena masalah yang dimintakan pendapat hukum (fatwa), termasuk beleid dan sudah ada gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), maka Mahkamah Agung tidak dapat memberikan pendapat hukum (fatwa),” demikian bunyi surat tersebut.

Sebelumnya, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi, Johan Budi SP mengatakan, pemerintah mempersilakan jika ada para pihak yang menggugat keputusan diaktifkannya lagi Ahok menjadi Gubernur DKI setelah cuti kampanye. “Kalau ada yang tidak puas, silakan melakukan mekanisme sesuai aturan yang berlaku. Ke PTUN pun silakan saja,” kata Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Sekadar diketahui, Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam menggugat Presiden ke PTUN. Selain Parmusi, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) juga melayangkan gugatan serupa. Saat ini, diberhentikan sementara atau tidaknya Ahok, tetap menunggu sidang tuntutan kasus dugaan penodaan agama. “Sementara, bagaimana yang saya sampaikan itu (tunggu tuntutan),” ujar Tjahjo o day
Berita Lainnya
Selasa, 05 Maret 2019
Senin, 04 Maret 2019
Sabtu, 02 Maret 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019
Minggu, 24 Februari 2019
Jumat, 22 Februari 2019
Rabu, 20 Februari 2019
Selasa, 19 Februari 2019
Selasa, 19 Februari 2019
Senin, 18 Februari 2019