Senin, 27 Februari 2017

Buntut Surat Gubernur Kalsel, Masyarakat Gugat ke PTUN

Buntut Surat Gubernur Kalsel, Masyarakat Gugat ke PTUN

Beritabatavia.com - Berita tentang Buntut Surat Gubernur Kalsel, Masyarakat Gugat ke PTUN

AKIBAT Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 503/56/DPMPTSP/II/2017 tentang Pemberian Dispensasi Crossing Jalan Provinsi untuk ...

Ist.
Beritabatavia.com - AKIBAT Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Nomor 503/56/DPMPTSP/II/2017 tentang Pemberian Dispensasi Crossing Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Februari 2017 membuat masyarakat Kalsel resah.

Karena itu, masyarakat sepekat menggugat sang Gubernur. Gugatan itu dilatarbelakangi anggapan bahwa langkah Gubernur Kalimantan Selatan, H. Sahbirin Noor memberikan kebijakan berupa dispensasi penggunaan jalan umum yang menghubungkan Jalan Marabahan – Margasari Kabupaten Batola dan Kabupaten Tapin, Kalsel.

Jalan umum itu, kini dilintasi truck kelas berat yang mengangkut hasil tambang dari lokasi tambang menuju ke pelabuhan kepada salah satu perusahaan pertambangan besar di Kalsel, sehingga dianggap melanggar hukum.

Bahkan keberadaan truk besar itu, bukan hanya menjadi mimpi buruk bagi masyarakat Kalsel melainkan juga masyarakat yang wilayahnya kaya akan bahan tambang. Mengingat bila pemberian dispensasi tersebut terus dibiarkan bukan tidak mungkin hal tersebut memberikan preseden buruk bagi dunia pertambangan.

"Selain berdampak buruk bagi masyarakat, pemberian dispensasi pemanfaatan jalan umum bagi angkutan yang mengangkut hasil tambang, juga berdampak pada kerugian yang dialami negara, hal mana pemanfaatan jalan umum yang tidak seharusnya dilintasi oleh angkutan yang mengangkut hasil tambang sangat berpotensi merusak kontur dan fisik jalan," papar Dedy Catur Yulianto, S.H, Kuasa Hukum Penggugat di Jakarta, Senin (27/02/2017).

Terbukti, sambung Dedy, saat ini kondisi jalan umum menghubungkan jalan Marabahan – Margasari kondisinya rusak berat. "Ini jelas merugikan warga dan negara karena biaya pembangunan jalan dianggarkan dari APBN tersedot untuk perbaikan jalan, sehingga anggaran APBN terbuang sia-sia dan itu merugikan negara, " tegasnya serius.

Seyogianya suatu daerah harus betul-betul menjaga dan memanfaatkan fasilitas negara dengan sebaik-baiknya agar anggaran belanja negara tidak terbuang sia-sia, sambung Dedy.

“Jadi truck lewat itu kan bobot muatannya puluhan ton, layak enggak beban seberat itu melintas di jalan umum, udah sesuai gak sama ketentuan hukum? Kok malah dibiarkan, diberikan legitimasi pula, nanti jalan rusak dibenahinya pake uang siapa? Uang negara, uang yang diambil dari pajak-pajak yang kita bayarkan selama ini, penggunaan jalan umum untuk dilintasi muatan yang melebihi batas kan melawan hukum," ujar pengacara berpenampilan klimis.

Selain itu menurutnya pemberian dispensasi tersebut tidak sesuai dengan ketetapan Perda Kalimantan Selatan nomor 3 tahun 2012 khususnya Pasal 3 Ayat (1) dan Ayat (2), yang mana didalam ketentuan Perda tersebut tidak ada klausul pemberian dispensasi penggunaan jalan umum bagi angkutan yang mengangkut hasil tambang.

Pemberian dispensasi tersebut menurutnya juga dianggap tanpa pertimbangan yang matang, karena menurutnya pemberian dispensasi tersebut terdapat cacat administrasi.

Seharusnya surat keputusan pemberian dispensasi baru diterbitkan setelah pemohon dispensasi  melakukan pembangunan konstrksi penguatan jalan yang dituangkan ke dalam berita acara hasil pemeriksaan pelaksanaan konstruksi peningkatan kemampuan jalan dan jembatan,

Faktanya, Surat Keputusan Gubernur Nomor 503 / 56 / DPMPTSP / II / 2017, Tertanggal 16 Februari 2017 tetap dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pemberian Dispensasi Crossing jalan Provinsi Untuk Angkutan Hasil Tambang di Provinsi Kalimantan Selatan kepada salah satu perusahaan pertambangan.

Meskipun tidak ada pembangunan peningkatan kemampuan jalan yang dilakukan oleh pemohon dispensasi, ya intinya gugatan ini Kami ajukan atas dasar keresahan klien kami maupun warga Kalimantan Selatan lainnya yang terkena dampak negatif akibat pemberian dispensasi, sambungnya.

Dilanjutkan, saat ini banyak korban jiwa yang meninggal akibat tertabrak truck pengangkut hasil tambang dan/atau terjatuh di jalan itu akibat rusaknya sebagian jalan, dan Para Penggugat tidak mau hal tersebut terjadi pada diri maupun keluarganya,

"Juga bisa di cek dampak negatif bagi orang yang menghirup udara yang tercemar polusi angkutan tambang, karena beberapa dari anggota keluarga Para Penggugat sering mengalami infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA akibat terlalu sering menghirup udara yang tercemar hasil tambang, sehingga melalui gugatan ini kami meminta kepada Gubernur Kalsel untuk mencabut Surat Keputusan yang telah diterbitkannya tersebut ” papar Dedy.

Gugatan tersebut didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan  Tata Usaha Negara Banjarmasin dengan nomor registrasi 4/G/2017/PTUN.BJM, dimana pada pokoknya Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 503/56/DPMPTSP/II/2017 tentang Pemberian Dispensasi Crossing Jalan Provinsi untuk Angkutan Hasil Tambang di Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 16 Februari 2017 tersebut dianggap telah bertentangan dengan ketentuan Perda Kalsel Nomor 3 tahun 2012 maupun ketentuan hukum positif lainnya dan berdampak pada kerugian yang dialami oleh Para Penggugat.o end










Berita Lainnya
Selasa, 12 Maret 2019
Senin, 11 Maret 2019
Sabtu, 09 Maret 2019
Rabu, 06 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Selasa, 05 Maret 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Rabu, 27 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019
Minggu, 24 Februari 2019
Kamis, 21 Februari 2019