Senin, 20 Maret 2017

Polri: Pungli Pelabuhan Samarinda Sudah Lama Terjadi

Polri: Pungli Pelabuhan Samarinda Sudah Lama Terjadi

Beritabatavia.com - Berita tentang Polri: Pungli Pelabuhan Samarinda Sudah Lama Terjadi

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto menuturkan praktik pungutan liar di pelabuhan peti kemas Samarinda diduga sudah ...

Ist.
Beritabatavia.com - Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigadir Jenderal Rikwanto menuturkan praktik pungutan liar di pelabuhan peti kemas Samarinda diduga sudah berlangsung lama. Ia menyebutkan uang sekitar Rp6,13 miliar yang disita di Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura), Jalan Yos Sudarso, Samarinda saat operasi tangkap tangan merupakan akumulasi beberapa tahun. “Akumulasi sejak tahun 2012,” kata dia di kantornya, Senin, 20 Maret 2017.

Badan Reserse Kriminal Mabes Polri juga menggeledah kantor Koperasi Serba Usaha Pemuda Demokrat Indonesia Bersatu (PDIB) di Jalan Danau Toba, Senin, 20 Maret 2017. Polisi mencokok Heni, staf keuangan PDIB. Akan halnya Ketua PDIB, HS buron. PDIB diduga mengutip tarif parkir di Pelabuhan Palaran yang telah ditetapkan sebesar Rp18 ribu menjadi Rp20 ribu. PDIB juga mengutip sejumlah uang dari tiap truk yang keluar dari pelabuhan.

Menurutnya para tersangka bisa dijerat bukan hanya dengan tuduhan pemerasan. Namun juga tindak pidana pencucian uang. “Kami lihat larinya ke mana saja dan dalam bentuk apa saja,” ujar Rikwanto.

Dilanjutkan, pungutan seharusnya tidak ada di dalam pelabuhan peti kemas Samarinda. Sebab, di dalam pelabuhan itu operasional bongkar muat sudah menggunakan tenaga mekanik. Sementara untuk jumlah uang hasil pungutan yang disita, akan dipilah-pilah. Tidak menutup kemungkinan muncul pidana pencucian uang apabila masih ada uang pungutan yang sudah dibelanjakan.

Sejauh ini sudah ada tiga tersangka dari kasus pungli. Mereka adalah DW, Sekretaris Komura, Ketua PDIB Samarinda berinisial HS, dan AN, Sekretaris PDIB Samarinda. Kepolisian bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan mengusut persoalan pungutan liar di pelabuhan peti kemas. Wilayah yang sudah dikenai operasi tangkap tangan akan tetap diawasi. “Pelayanan tidak tertib, waktunya lama, dan biaya tinggi masih menjadi fokus pengawasan,” kata Rikwanto.

Sekretaris Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera (Komura) berinisial DW telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Kota Samarinda, Kalimantan Timur. Selain menetapkan DW, polisi menetapkan Ketua Pemuda Demokrasi Indonesia Bersatu (PDIB) Samarinda berinsial HS dan Sekretaris PDIB Samarinda berinisial AN sebagai tersangka dalam kasus yang sama.

"Sekretaris Komura (DW) mengadministrasikan itu (aktivitas pungli) dan mengetahui semua kegiatan tersebut serta ikut menikmati pungutan-pungutan itu," kata Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Timur Inspektur Jenderal Safaruddin

DW ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pemerasan terhadap pengguna jasa bongkar muat di Pelabuhan Peti Kemas Palaran, Kota Samarinda.  HS dan AN, kata Safaruddin, keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena diduga melakukan pungutan terhadap setiap kendaraan yang masuk pelabuhan peti kemas dengan tarif Rp 20 ribu per truk. "Kalau HS kan Ketua PDIB, kalau AN ini sekretarisnya yang mengetahui dan menetapkan tarif Rp 20 ribu itu," tuturnya.

Ketiga tersangka untuk sementara dijerat Pasal 368 KUHP tentang Tindak Pemerasan. Namun, Safaruddin menegaskan, pihaknya akan terus mengembangkan kasus ini. Untuk Sekretaris Komura, kata dia, ada kemungkinan dijerat dengan Pasal Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pencucian Uang. "Banyak dokumen yang kami sita, jadi harus diteliti satu per satu. Keterangan saksi kami sesuaikan dengan dokumen yang disita," kata polisi berpangkat bintang dua tersebut.

Sebanyak 25 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Menurut Safaruddin, tidak tertutup kemungkinan jumlah tersangka bertambah setelah pengembangan kasus. Kasus dugaan pungutan liar di pelabuhan peti kemas di Samarinda bermula dari laporan masyarakat ke Badan Reserse Kriminal Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur. "Laporan yang masuk menyebutkan biaya yang dikeluarkan pengguna jasa cukup tinggi. Jika dibandingkan dengan di Surabaya, Jawa Timur, biaya untuk satu kontainer hanya Rp 10 ribu, sedangkan di Samarinda untuk kontainer 20 feet dikenakan tarif Rp 180 ribu dan yang 40 feet Rp 350 ribu. Jadi selisihnya lebih dari 180 persen," ujar Safaruddin.

Menurut Safaruddin, secara sepihak mereka mengatasnamakan koperasi menerapkan tarif tenaga kerja bongkar muat (TKPM) tinggi. "Padahal di Pelabuhan Peti Kemas Palaran itu sudah menggunakan mesin atau crane, tapi mereka meminta bayaran. Namun tidak melalui kegiatan buruh," dia menjelaskan.

Berdasarkan laporan dari masyarakat, tim gabungan kepolisian melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di pelabuhan tersebut. Dari OTT tersebut, polisi menyita Rp 6,1 miliar, dua unit CPU, serta sejumlah dokumen dari kantor Komura. o tmo

Berita Lainnya
Selasa, 05 Maret 2019
Senin, 04 Maret 2019
Sabtu, 02 Maret 2019
Jumat, 01 Maret 2019
Kamis, 28 Februari 2019
Selasa, 26 Februari 2019
Minggu, 24 Februari 2019
Jumat, 22 Februari 2019
Rabu, 20 Februari 2019
Selasa, 19 Februari 2019
Selasa, 19 Februari 2019
Senin, 18 Februari 2019