Senin, 10 April 2017

ITW: Kemacetan, Pemerintah Harus Move On

ITW: Kemacetan, Pemerintah Harus Move On

Beritabatavia.com - Berita tentang ITW: Kemacetan, Pemerintah Harus Move On

Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan  pemerintah, agar hasil survey produsen GPS Tom-Tom dijadikan  warning, untuk segera mewujudkan ...

Ist.
Beritabatavia.com - Indonesia Traffic Watch (ITW) mengingatkan  pemerintah, agar hasil survey produsen GPS Tom-Tom dijadikan  warning, untuk segera mewujudkan sistem transportasi umum yang terintegrasi dan sesuai kebutuhan serta budaya Indonesia.

Pada akhir Maret 2017 lalu, Tom-Tom produsen GPS yang bermarkas di Belanda mengumumkan hasil survey dan menempatkan Jakarta pada urutan ke 3 kota termacet di dunia. Padahal,pada periode 2016 INRIX  lembaga penganalisa data kemacetan yang berbasis di Washinton, AS, menempatkan Jakarta pada urutan ke 22 sebagai kota termacet di dunia.

“Pemerintah jangan lagi hanya sebatas prihatin,tetapi harus move on dan melakukan upaya yang berdampak langsung pada masalah kemacetan. Sebab kemacetan lalu lintas khususnya kota-kota besar seperti Jakarta sudah masuk katagori gawat darurat,” kata Ketua Presidium ITW, Edison Siahaan, Senin (10/4).

Menurut Edison, penyebab kemacetan tampak jelas di depan mata yaitu jumlah kendaraan bermotor yang tidak terkontrol,sehingga panjang dan ruas jalan tak lagi mampu menampungnya. Kemudian, kesadaran tertib berlalu lintas  dan taat aturan masyarakat yang masih sangat rendah, serta penegakan hukum yang belum maksimal bahkan pilih kasih.
Sayangnya, pemerintah belum melakukan upaya maksimal untuk mengatasi penyebab utama kemacetan tersebut. Justru terkesan ada pembiaran sehingga penyebab kemacetan itu terus terjadi.

ITW menilai, kemacetan semakin tidak terkendali, dipicu koordinasi antara instansi terkait yang terkadang belum fokus,bahkan sering berbeda sehingga melakukan tindakan dengan cara masing-masing. Akibatnya, muncul berbagai permasalahan yang potensi menimbulkan gangguan hingga kemacetan lalu lintas.  Sikap pemerintah terbelah,ketika muncul permasalahan angkutan konvensional dengan angkutan berbasis aplikasi online.

Edison menyebut, untuk mengatasi kemacetan yang sudah gawat darurat seperti saat ini, pemerintah tidak akan mampu bila hanya melakukan upaya yang biasa atau rutin.

“Pemerintah harus berani melakukan upaya ekstrim tetapi menjadi solusi efektif mengatasi kemacetan, seperti pembatasan penjualan kendaraan baru secara berjangka di Jakarta,” ujar Edison.

Dikatakan, kemacetan menimbulkan kerugian mencapai  Rp 56 triliun pertahun akibat pemborosan penggunaan bahan bakar. Tidak hanya itu, kemacetan juga mengganggu aktivitas dan mematikan produktifitas serta kreatifitas masyarakat.
Padahal, lalu lintas adalah sektor utama dalam upaya meningkatkan perekonomian nasional untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. O Iki



Berita Lainnya
Rabu, 01 Mei 2019
Selasa, 30 April 2019
Senin, 29 April 2019
Minggu, 28 April 2019
Sabtu, 27 April 2019
Jumat, 26 April 2019
Rabu, 24 April 2019
Selasa, 23 April 2019
Senin, 22 April 2019
Sabtu, 20 April 2019
Sabtu, 20 April 2019
Sabtu, 20 April 2019